Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Serangan Israel ke Gaza, saat ini memasuki hari ke-171, telah memaksa 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong Palestina itu telah rusak atau hancur.
Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan, Tel Aviv tidak akan melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza meski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sebuah resolusi untuk hal itu.
Baca juga:
"Israel tidak akan melakukan gencatan senjata. Kami akan menghancurkan Hamas, dan akan terus bertempur sampai semua sandera kembali ke rumah," kata Katz dalam sebuah pernyataan di akun media sosial X miliknya dikutip Antara. (26/3)
Dewan Keamanan PBB pada Senin mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza selama Bulan Ramadan, yang telah dimulai pada 11 Maret dan akan berakhir pada 9 April.
Sebanyak 14 negara memilih mendukung resolusi, yang diajukan oleh 10 anggota Dewan Keamanan terpilih, sementara Amerika Serikat memilih untuk abstain dalam pemungutan suara.
Utusan Israel untuk PBB Gilad Erdan menyatakan, resolusi PBB "melemahkan upaya untuk mengamankan" pembebasan sandera Israel dari Gaza.
Resolusi tersebut menyerukan "gencatan senjata segera selama Bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak dan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan dan langgeng."
Resolusi tersebut juga menuntut "pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat, serta memastikan akses kemanusiaan dapat memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya."
Israel melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.
Tercatat, per Selasa (26/3) 32.333 warga Palestina telah tewas sejak serangan Istrael dan lebih dari 74.694 orang luka-luka di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.
Sementara itu, Menteri Israel yang tergabung di pemerintahan persatuan darurat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak Oktober tahun lalu, Gideon Saar, mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (25/3) karena tidak dilibatkan dalam kabinet perang, yang menetapkan kebijakan.
Saar termasuk di antara para pemimpin oposisi yang diundang untuk bergabung dengan pemerintahan tersebut. Kabinet perang merupakan badan kecil yang mengawasi operasi militer Israel di Gaza. (*)
Baca juga:
