IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Maret 2021
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menengok korban ledakan bom di RS Polri Makassar. Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kasus teror bom di halaman Gereja Katedral Makassar Minggu (28/3) pagi merupakan kasus teror bom pertama di era Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kasus bom bunuh diri ini merupakan peringatan buat jajaran kepolisian bahwa akan ada teror teror susulan lainnya.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, hal ini dikarenakan masih adanya kelompok kelompok teror dan kelompok radikal yang belum berhasil diciduk jajaran kepolisian.

"Sementara para teroris yang sudah selesai menjalani hukuman, kini bebas melakukan aktivitas tanpa terpantau jejaknya," kata Presidium IPW Neta Pane kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/3).

Baca Juga

Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Seorang Perempuan

Kondisi ini tentu menjadi tugas berat Kapolri Sigit. Apalagi saat ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dimana aktivitas dan kebutuhan sosial masyarakat kian meningkat.

Menurut Neta, Kapolri Sigit perlu mengkonsolidasikan jajarannya mulai dari jajaran intelijen hingga ke aparatur babinkamtibmas.

"Mereka sebagai ujung tombak untuk mempertajam telinga maupun penciuman jajaran kepolisian agar senantiasa mampu meningkatkan deteksi dan antisipasi dini," ungkap Neta.

Kapolda dan Kapolres, menurut Neta, harus mampu memanage wilayahnya agar jarum jatuh pun di wilayah tugasnya terdengar olehnya. "Tujuannya agar polri tidak kecolongan dan teror bom terjadi," jelas Neta.

Jika teror bom sudah terjadi, korban tewas atau luka tidak hanya diderita pelaku, tapi juga masyarakat luas menjadi korban akibat teror bom tersrlebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) , dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam (kiri) saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi pasca ledakan di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) malam. ANTARA/Darwin Fatir.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) , dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam (kiri) saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi pasca ledakan di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) malam. ANTARA/Darwin Fatir.

Seperti teror bom di gereja di Makassar, korban luka adalah petugas gereja dan jemaat. Dari data yg ada 5 petugas gereja dan 4 jemaat terkena serpihan bom.

Tragisnya ledakan bom terjadi pada peringatan Minggu Palma yang jatuh hari ini. Bom meledak sekitar pukul 10.30 WITA atau 09.30 WIB. Minggu Palma merupakan awal dari pekan suci sebelum umat kristiani merayakan Paskah pada pekan depan.

IPW berharap, kasus teror bom, terutama yg menyerang gereja ini, merupakan yg pertama dan terakhir di era kapolri Sigit.

"Untuk itu Kapolri yang diperkuat oleh para Kapolda dan Kapolres harus melakukan pagar betis agar para teroris tidak mendapat celah untuk beraksi," jelas Net.

Sebab dalam pantauan IPW, papar Neta, selain Sulsel masih ada sembilan daerah lain yg tergolong rawan teroris. Yakni Sulteng, Jatim, Jateng, Jogja, Jabar, Jakarta, Banten, Lampung, dan Sumut.

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai.

Baca Juga

Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang

Belum tuntasnya kasus penembakan laskar FPI di km 50 tol Cikampek menyimpan dendam tersendiri bagi kelompok kelompok tertentu, yang bukan mustahil dendam itu berpotensi menimbulkan aksi teror.

"Fenomena inilah yang patut dicermati jajaran kepolisian ke depan agar aksi aksi teror bisa ditekan," tegas Neta. (Knu)

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Makassar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Ahli Hukum Ungkap Persoalan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Baharuddin
Ahli hukum UMI Hardianto Djanggih menyoroti penggunaan alat bukti lama dalam penetapan tersangka kedua Bahtiar Baharuddin pada sidang praperadilan di PN Makassar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Ahli Hukum Ungkap Persoalan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Baharuddin
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Penyidik masih mendalami keterkaitan kasus laboratorium gelap di Aceh dengan jaringan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Indonesia
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Pertukaran informasi intelijen dan koordinasi antaraparat menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Bagikan