IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Maret 2021
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menengok korban ledakan bom di RS Polri Makassar. Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kasus teror bom di halaman Gereja Katedral Makassar Minggu (28/3) pagi merupakan kasus teror bom pertama di era Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kasus bom bunuh diri ini merupakan peringatan buat jajaran kepolisian bahwa akan ada teror teror susulan lainnya.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, hal ini dikarenakan masih adanya kelompok kelompok teror dan kelompok radikal yang belum berhasil diciduk jajaran kepolisian.

"Sementara para teroris yang sudah selesai menjalani hukuman, kini bebas melakukan aktivitas tanpa terpantau jejaknya," kata Presidium IPW Neta Pane kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/3).

Baca Juga

Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Seorang Perempuan

Kondisi ini tentu menjadi tugas berat Kapolri Sigit. Apalagi saat ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dimana aktivitas dan kebutuhan sosial masyarakat kian meningkat.

Menurut Neta, Kapolri Sigit perlu mengkonsolidasikan jajarannya mulai dari jajaran intelijen hingga ke aparatur babinkamtibmas.

"Mereka sebagai ujung tombak untuk mempertajam telinga maupun penciuman jajaran kepolisian agar senantiasa mampu meningkatkan deteksi dan antisipasi dini," ungkap Neta.

Kapolda dan Kapolres, menurut Neta, harus mampu memanage wilayahnya agar jarum jatuh pun di wilayah tugasnya terdengar olehnya. "Tujuannya agar polri tidak kecolongan dan teror bom terjadi," jelas Neta.

Jika teror bom sudah terjadi, korban tewas atau luka tidak hanya diderita pelaku, tapi juga masyarakat luas menjadi korban akibat teror bom tersrlebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) , dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam (kiri) saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi pasca ledakan di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) malam. ANTARA/Darwin Fatir.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) , dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam (kiri) saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi pasca ledakan di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) malam. ANTARA/Darwin Fatir.

Seperti teror bom di gereja di Makassar, korban luka adalah petugas gereja dan jemaat. Dari data yg ada 5 petugas gereja dan 4 jemaat terkena serpihan bom.

Tragisnya ledakan bom terjadi pada peringatan Minggu Palma yang jatuh hari ini. Bom meledak sekitar pukul 10.30 WITA atau 09.30 WIB. Minggu Palma merupakan awal dari pekan suci sebelum umat kristiani merayakan Paskah pada pekan depan.

IPW berharap, kasus teror bom, terutama yg menyerang gereja ini, merupakan yg pertama dan terakhir di era kapolri Sigit.

"Untuk itu Kapolri yang diperkuat oleh para Kapolda dan Kapolres harus melakukan pagar betis agar para teroris tidak mendapat celah untuk beraksi," jelas Net.

Sebab dalam pantauan IPW, papar Neta, selain Sulsel masih ada sembilan daerah lain yg tergolong rawan teroris. Yakni Sulteng, Jatim, Jateng, Jogja, Jabar, Jakarta, Banten, Lampung, dan Sumut.

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai.

Baca Juga

Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang

Belum tuntasnya kasus penembakan laskar FPI di km 50 tol Cikampek menyimpan dendam tersendiri bagi kelompok kelompok tertentu, yang bukan mustahil dendam itu berpotensi menimbulkan aksi teror.

"Fenomena inilah yang patut dicermati jajaran kepolisian ke depan agar aksi aksi teror bisa ditekan," tegas Neta. (Knu)

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Makassar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Pihaknya tidak hanya akan menerima masukan internal dari Kapolri, tetapi juga dari Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Bagikan