IPW Sebut Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Turuti Perintah Atasan

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 25 Mei 2024
IPW Sebut Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Turuti Perintah Atasan

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaaan Agung Febrie Adriansyah. JAM Pidsus Febrie diduga dikuntit satuan elite antiteror tersebut saat makan malam di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai insiden penguntitan tersebut menunjukkan adanya saling sikut antara Polri dan kejaksaan. Menurutnya, adu sikut dua lembaga penegak hukum tersebut terjadi lantaran Kejagung menangani kasus tambang yang seharusnya ditangani Polri.

“IPW menduga ada dua isu di dalamnya. Isu pertama ialah dugaan korupsi, isu kedua terkait dengan adanya konflik kewenangan antardua lembaga, antara polisi dan kejaksaan,” kata Sugeng kepada wartawan, Sabtu (25/5).

Menurutnya, kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang. Padahal, kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan. Kejaksaan mengambil aspek korupsinya, karena kasus tambang itu merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri.

Baca juga:

IPW Sebut Dugaan Gratifikasi Wamenkumham Naik ke Tahap Penyelidikan

Sugeng mengatakan anggota Densus tidak akan menguntit JAM Pidsus tanpa adanya perintah dari atasan. Dengan demikian, dia menyebut anggota Densus 88 itu bergerak bukan atas nama individu, melainkan menjalankan tugas.

“IPW melihat bahwa pemantauan oleh Densus 88 terhadap JAM Pidsus itu tentu tidak bisa berdiri sendiri, artinya bukan buat kepentingan perseorangan, melainkan sebuah tugas yang sedang dijalankan,” tuturnya.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan pemantauan merupakan metode surveilance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau. “Ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini JAM Pidsus oleh Densus 88. Artinya ini satu sesuatu yang serius,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana belum dapat banyak berkomentar dalam menanggapi peristiwa tersebut. Ia mengaku belum mendapatkan informasi soal insiden penguntitan dari JAM Pidsus Febrie Adriansyah.

“Saya belum dapat info juga dari Pak JAM Pidsus,” kata Ketut kepada wartawan. Jumat (24/5).(Pon)

Baca juga:

JAM Pidsus akan Periksa Semua Pejabat Kemendag

#Densus 88 #Polisi #Kejaksaan Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Langkah penggeledahan money changer ini merupakan pengembangan dari aksi sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Indonesia
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
MK menegaskan anggota Polri aktif secara hukum dimungkinkan menduduki jabatan sipil sepanjang berlandaskan ketentuan dalam UU Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Indonesia
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Kejagung kini sedang menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi izin tambang Konawe Utara.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, ada unsur kelalaian dalam kejadian yang menewaskan pelatih Valencia itu.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Indonesia
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan penyidik Jampidsus ke Kementerian Kehutanan hanya untuk pencocokan data terkait kasus tambang di Konawe Utara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Indonesia
Ancaman Serius Generasi Muda, Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan Ekstrem
Densus 88 mengungkapkan, sebanyak 70 anak di 19 provinsi terpapar konten kekerasan ekstrem.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Ancaman Serius Generasi Muda, Densus 88 Ungkap 70 Anak di 19 Provinsi Terpapar Konten Kekerasan Ekstrem
Indonesia
Temuan Densus 88, Anak-Anak yang Marah saat Dilarang Main Ponsel Terindikasi Terpapar Paham Terorisme
Ada komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Temuan Densus 88, Anak-Anak yang Marah saat Dilarang Main Ponsel Terindikasi Terpapar Paham Terorisme
Indonesia
Protes Institusi Polri Ditempatkan ‘Setara’ Kementerian, Penasihat Kapolri: Bertentangan dengan UUD 1945!
Penasihat Ahli Kapolri Prof Juanda menegaskan Polri sudah tepat sebagai lembaga non-kementerian secara konstitusional, historis, yuridis, dan sosiologis.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Protes Institusi Polri Ditempatkan ‘Setara’ Kementerian, Penasihat Kapolri: Bertentangan dengan UUD 1945!
Bagikan