Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pembantaian 31 pekerja Trans Papua dari Istaka Karya yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga mendapat perhatian serius dari sejumlah elemen masyarakat di Tanah Air.
Kecaman dan desakan kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus tersebut mengalir deras. Indonesia Police Watch (IPW) dan Komnas HAM mendesak Polda Papua untuk segera memberi penjelasan terkait jumlah pasti korban jiwa yang meninggal akibat serangan KKB Papua.
"IPW mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, berapa sesungguhnya korban penembakan di Distrik Yigi, apakah 24 atau 31 orang, dan bagaimana kronologisnya," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan singkat, di Jakarta, Selasa (4/12) kemarin.
Neta S Pane menyebut peristiwa yang terjadi di Distrik Yigi merupakan pembunuhan yang kejam dan menjadi kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu.
IPW pun menyoroti kinerja Kapolda Papua dan menilai peristiwa itu adalah gambaran lemah dan tak berdaya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan untuk melindungi masyarakat di daerah itu.
"Melihat kenyataan ini strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era kapolda-kapolda sebelumnya kasus seperti ini tidak pernah terjadi," kata Neta S Pane.
IPW pun berharap kasus tersebut segera diungkap dan pelakunya segera ditangkap untuk diproses hukum.
Polri masih belum dapat memastikan jumlah korban dalam peristiwa penembakan di Nduga, Papua.
"Peristiwa ini memang terjadi, tetapi Mabes Polri belum memastikan jumlahnya (korban)," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
Ia juga mengatakan bahwa Kapolda Papua beserta Pangdam Cenderawasih saat ini telah menuju lokasi untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian penembakan tersebut.
Iqbal menjelaskan bahwa penyelamatan korban merupakan prioritas utama bagi tim yang bertugas di lokasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai peristiwa pembunuhan massal para pekerja jalan dan jembatan pada sejumlah tempat di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM serius.
"Nah, terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," katanya, di Kota Jayapura, Papua.
Menurutnya, bukan disebut pelanggaran HAM berat, karena peristiwa ini dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, sehingga Komnas HAM mengkategorikannya sebagai pelanggaran HAM yang serius, karena ini perbuatan kriminal.
"Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. Memerintahkan mereka, menyuruh mereka dan ada yang memimpin pengejaran itu sehingga terjadi tragedi ini di beberapa tempat, paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara," katanya pula.
Menurut dia, harus ada upaya pemulihan dari tindakan tersebut sekaligus mengesahkan tindakan dari aparat keamanan untuk harus segera hadir di Nduga guna melakukan tindakan penegakan hukum.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Novelis NH Dini Rencananya Akan Dikremasi di Ambarawa
