Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Januari 2021
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat tingginya minat investor asing dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk pertama kalinya pada awal tahun 2021. Bahkan realisasi lelang di awal tahun ini, melebihi target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp35 triliun.

Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp41 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk awal tahun 2021 dengan penawaran masuk (incoming bids) mencapai Rp97,16 triliun.

"Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Selasa (5/1).

Baca Juga:

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Ia mengatakan partisipasi asing ini naik signifikan apabila dibandingkan dengan komposisi asing pada lelang SUN terakhir di Desember 2020 yang mencapai 5,9 persen. Fokus investor dalam lelang SUN kali ini adalah dua SUN seri benchmark baru dengan tenor 15 dan 30 tahun yaitu FR0088 dan FR089.

"Incoming bids untuk kedua seri tersebut mencapai 48,9 persen dari total, di mana tenor 15 tahun merupakan seri yang paling diminati, dengan permintaan yang masuk mencapai Rp31,4 triliun," katanya.

Yield tertinggi yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini (cut off rate) tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan cut off rate pada lelang terakhir tahun 2020. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 20 tahun yang mencapai 37 bps.

"Dibandingkan dengan incoming bids pada lelang SUN pertama di tahun sebelumnya, terdapat kenaikan demand sebesar 19,2 persen," katanya.

Penyerapan dana untuk pembiayaan APBN ini dilakukan dengan mempertimbangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder serta kebutuhan pembiayaan pada 2021.

Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).
Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).

Untuk seri SPN03210406, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,98313 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp1,25 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2,95 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,2 persen.

Untuk seri SPN12220106, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,19090 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp4,68 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 3,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 4,5 persen.

Untuk seri FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,06989 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,43 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,01 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 5,45 persen.

Untuk seri FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,88881 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp12,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39845 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp31,38 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,65 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,49983 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,89 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,47 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,75 persen.

Untuk seri FR0089, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,94984 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,11 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,85 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,15 persen. (Asp)

Baca Juga:

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

#Utang Negara #Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Bagikan