Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Januari 2021
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat tingginya minat investor asing dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk pertama kalinya pada awal tahun 2021. Bahkan realisasi lelang di awal tahun ini, melebihi target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp35 triliun.

Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp41 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk awal tahun 2021 dengan penawaran masuk (incoming bids) mencapai Rp97,16 triliun.

"Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Selasa (5/1).

Baca Juga:

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Ia mengatakan partisipasi asing ini naik signifikan apabila dibandingkan dengan komposisi asing pada lelang SUN terakhir di Desember 2020 yang mencapai 5,9 persen. Fokus investor dalam lelang SUN kali ini adalah dua SUN seri benchmark baru dengan tenor 15 dan 30 tahun yaitu FR0088 dan FR089.

"Incoming bids untuk kedua seri tersebut mencapai 48,9 persen dari total, di mana tenor 15 tahun merupakan seri yang paling diminati, dengan permintaan yang masuk mencapai Rp31,4 triliun," katanya.

Yield tertinggi yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini (cut off rate) tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan cut off rate pada lelang terakhir tahun 2020. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 20 tahun yang mencapai 37 bps.

"Dibandingkan dengan incoming bids pada lelang SUN pertama di tahun sebelumnya, terdapat kenaikan demand sebesar 19,2 persen," katanya.

Penyerapan dana untuk pembiayaan APBN ini dilakukan dengan mempertimbangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder serta kebutuhan pembiayaan pada 2021.

Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).
Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).

Untuk seri SPN03210406, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,98313 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp1,25 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2,95 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,2 persen.

Untuk seri SPN12220106, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,19090 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp4,68 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 3,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 4,5 persen.

Untuk seri FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,06989 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,43 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,01 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 5,45 persen.

Untuk seri FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,88881 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp12,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39845 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp31,38 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,65 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,49983 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,89 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,47 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,75 persen.

Untuk seri FR0089, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,94984 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,11 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,85 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,15 persen. (Asp)

Baca Juga:

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

#Utang Negara #Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Utang Jakarta Rp 3,5 Triliun Bakal Diterbitkan di 2027
Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Surat Utang Jakarta Rp 3,5 Triliun Bakal Diterbitkan di 2027
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB dengan prospek stabil. DPR menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara dan reformasi fiskal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Indonesia
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Obligasi daerah yang diterbitkan diyakini akan disambut baik oleh para investor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Bagikan