Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Januari 2021
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat tingginya minat investor asing dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk pertama kalinya pada awal tahun 2021. Bahkan realisasi lelang di awal tahun ini, melebihi target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp35 triliun.

Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp41 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk awal tahun 2021 dengan penawaran masuk (incoming bids) mencapai Rp97,16 triliun.

"Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Selasa (5/1).

Baca Juga:

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Ia mengatakan partisipasi asing ini naik signifikan apabila dibandingkan dengan komposisi asing pada lelang SUN terakhir di Desember 2020 yang mencapai 5,9 persen. Fokus investor dalam lelang SUN kali ini adalah dua SUN seri benchmark baru dengan tenor 15 dan 30 tahun yaitu FR0088 dan FR089.

"Incoming bids untuk kedua seri tersebut mencapai 48,9 persen dari total, di mana tenor 15 tahun merupakan seri yang paling diminati, dengan permintaan yang masuk mencapai Rp31,4 triliun," katanya.

Yield tertinggi yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini (cut off rate) tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan cut off rate pada lelang terakhir tahun 2020. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 20 tahun yang mencapai 37 bps.

"Dibandingkan dengan incoming bids pada lelang SUN pertama di tahun sebelumnya, terdapat kenaikan demand sebesar 19,2 persen," katanya.

Penyerapan dana untuk pembiayaan APBN ini dilakukan dengan mempertimbangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder serta kebutuhan pembiayaan pada 2021.

Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).
Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).

Untuk seri SPN03210406, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,98313 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp1,25 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2,95 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,2 persen.

Untuk seri SPN12220106, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,19090 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp4,68 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 3,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 4,5 persen.

Untuk seri FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,06989 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,43 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,01 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 5,45 persen.

Untuk seri FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,88881 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp12,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39845 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp31,38 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,65 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,49983 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,89 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,47 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,75 persen.

Untuk seri FR0089, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,94984 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,11 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,85 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,15 persen. (Asp)

Baca Juga:

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

#Utang Negara #Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang Pemerintah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Indonesia
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Indonesia
Rupiah Rp 17.630 per Dolar AS, Purbaya Yakinkan Krisis 1997 Tidak Terulang
Sebagai langkah konkret intervensi, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah mulai hari ini masuk ke pasar obligasi dengan volume yang lebih signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Rupiah Rp 17.630 per Dolar AS, Purbaya Yakinkan Krisis 1997 Tidak Terulang
Indonesia
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SA
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Indonesia
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Kebijakan tax amnesty dapat membuka ruang tekanan terhadap pegawai pajak, baik karena adanya potensi suap maupun karena harus menghadapi pemeriksaan berulang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Indonesia
Kurangi Impor BBM, Kebijakan Anyar Soal Insentif Kendaraan Listrik Diberlakukan Juni 2026
Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kurangi Impor BBM, Kebijakan Anyar Soal Insentif Kendaraan Listrik Diberlakukan Juni 2026
Bagikan