Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Januari 2021
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat tingginya minat investor asing dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk pertama kalinya pada awal tahun 2021. Bahkan realisasi lelang di awal tahun ini, melebihi target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp35 triliun.

Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp41 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana untuk awal tahun 2021 dengan penawaran masuk (incoming bids) mencapai Rp97,16 triliun.

"Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Selasa (5/1).

Baca Juga:

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Ia mengatakan partisipasi asing ini naik signifikan apabila dibandingkan dengan komposisi asing pada lelang SUN terakhir di Desember 2020 yang mencapai 5,9 persen. Fokus investor dalam lelang SUN kali ini adalah dua SUN seri benchmark baru dengan tenor 15 dan 30 tahun yaitu FR0088 dan FR089.

"Incoming bids untuk kedua seri tersebut mencapai 48,9 persen dari total, di mana tenor 15 tahun merupakan seri yang paling diminati, dengan permintaan yang masuk mencapai Rp31,4 triliun," katanya.

Yield tertinggi yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini (cut off rate) tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan cut off rate pada lelang terakhir tahun 2020. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 20 tahun yang mencapai 37 bps.

"Dibandingkan dengan incoming bids pada lelang SUN pertama di tahun sebelumnya, terdapat kenaikan demand sebesar 19,2 persen," katanya.

Penyerapan dana untuk pembiayaan APBN ini dilakukan dengan mempertimbangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder serta kebutuhan pembiayaan pada 2021.

Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).
Pembangunan Tempat Wisata. (Foto: Antara).

Untuk seri SPN03210406, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,98313 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp1,25 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2,95 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,2 persen.

Untuk seri SPN12220106, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,19090 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp4,68 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 3,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 4,5 persen.

Untuk seri FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,06989 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,43 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,01 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 5,45 persen.

Untuk seri FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,88881 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp13,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp12,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39845 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp31,38 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,65 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,49983 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,89 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,47 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,75 persen.

Untuk seri FR0089, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,94984 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp16,11 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,85 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,15 persen. (Asp)

Baca Juga:

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

#Utang Negara #Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang Pemerintah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Indonesia
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Kemenkeu terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Indonesia
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Pengamat menyebut aksi dan tindakan Purbaya, kendati tanpa membawa tim media, tetap saja disorot publik.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Indonesia
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Pramono pun mengaku setuju dengan Menteri Keluangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa uang pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Indonesia
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan jenis jip tersebut, namun pelaksanaannya ditunda lantaran kapasitas PT Pindad sebagai produsen belum memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Sekda Kota Solo tegaskan pemotongan TKD bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Bagikan