Mula Akmal
MerahPutih.com - Rencana integrasi tarif moda transportasi MRT, LRT Jakarta, TransJakarta bersama KRL Commuter Line terancam gagal.
Sebabnya, tarif integrasi moda transportasi milik Pemprov DKI dengan KRL milik pemerintah pusat tak bisa terlaksana karena rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dibatalkan.
Baca Juga:
PSI Minta Anies Segera Sosialisasi Tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarta Rp 10 Ribu
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menerangkan, pihaknya batal membeli separuh saham PT KCI terjadi lantaran adanya penolakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN dan PT KAI selaku pemilik PT KCI.
"Apa yang terjadi setelah 2 tahun, komitmen high level bubar. Tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN terkait KAI, karena yang hanya bisa mengendalikan Kementerian BUMN," ujar Tuhiyat.
Tuhiyat mengklaim pihaknya telah serius menjalankan amanat integrasi moda transportasi di Jabodetabek. Bahkan, MRT telah mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD untuk akuisisi 51 persen saham KCI. Namun, akhirnya rencana ini batal.
"Kajian sudah kami upayakan. Salah satunya adalah integrasi bisa berjalan di Jakarta, once KCI masuk ekosistem Jakarta. Kenapa? Karena konsultan menganggap KCI adalah urban railway yang terjadi. Kita upayakan itu semua bahkan di dewan sudah dua kali dianggarkan," paparnya.
"Tapi di pusat memang pada saat itu menganggap selesai (akuisisi dibatalkan)," sambungnya.
Baca Juga:
Resmi Diketok Anies, Tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarfa Rp 10 Ribu
Sejatinya, PT MRT Jakarta dan PT KAI telah membentuk perusahaan patungan untuk menjalankan integrasi angkutan umum yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) pada Januari 2020. Di mana, MRT memiliki porsi saham 51 persen dan KAI sebesar 49 persen.
Dengan batalnya rencana akuisisi yang menyebabkan integrasi tarif tak terlaksana, Tuhiyat mengusulkan agar pemerintah membubarkan PT MITJ.
"Ini sampai-samlai badan usaha yang dibentuk antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek saya minta bubarkan kalau komitmennya tidak konsisten," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Pemberlakuan Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Tunggu Keputusan Anies
