PSI Minta Anies Segera Sosialisasi Tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarta Rp 10 Ribu

MerahPutih.com - Tarif integrasi angkutan umum Jakarta (MRT, LRT dan TransJakarta) resmi ditetapkan sebesar Rp 10.000. Aturan ini berlaku setelah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal.

Menanggapi aturan baru ini, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza Probowo meminta Pemerintah Provinsi tak memainkan harga tarif integrasi lebih dari Rp 10 ribu per 180 menit antarmoda ini. Sebab, harga tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat di DPRD.

"Tarif plafon integrasi antarmoda tidak boleh lebih besar dari Rp 10.000 per 180 menit, karena perhitungan tarif ini sudah melalui kajian, dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD," kata Anthony di Jakarta, Kamis (11/8).

Baca Juga:

Transjakarta Pasang CCTV Identifikasi Wajah untuk Cegah Pelecehan Seksual

Ia juga mengatakan, diharapkan tarif integrasi ini dapat memberikan insentif agar masyarakat penggunaan kendaraan pribadi mau berpindah transportasi umum.

"Selain itu, kebijakan tarif integrasi ini harus dievaluasi setiap enam bulan selama satu tahun pertama untuk melihat dampak baik dan buruknya pelaksanaan kebijakan tersebut," tegasnya.

Di samping itu, Anthony meminta agar Pemprov DKI segera melakukan sosialisasi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta tentang penetapan tarif integrasi ini, agar program tersebut bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Karena kecepatan penyebaran informasi akan berpengaruh pada kecepatan pemanfaatannya oleh masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

TransJakarta Buka Lowongan 1.801 Petugas Layanan Operasi

Dia juga menilai, semakin cepat program tarif integrasi ini dimanfaatkan maka diharapkan dapat semakin cepat pula mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

"Program integrasi moda transportasi antar TransJakarta, LRT, dan MRT ini diharapkan menjadi opsi bagi masyarakat ibu kota dan daerah penyangga untuk menggunakan transportasi umum, tentunya jika bisa segera dimanfaatkan bisa menurunkan tingkat kemacetan ibu kota dan mengurangi polusi udara yang sumbernya dari kendaraan pribadi," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Telusuri Tender Halte TransJakarta Balai Kota yang Ambruk