Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 08 November 2024
Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit

Komisi VII DPR RI melakukan inspeksi spesifik ke PT Sritex Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VII DPR RI melakukan inspeksi spesifik ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11).

Dalam inspeksi tersebut, Komisi VII berencana membentuk panitia kerja atau panja untuk penyelamatan Sritex usai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka diterima oleh Presiden Direktur Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto.

Dalam pertemuan dengan Direksi dan manajemen Sritex itu, Saleh mengemukakan Komisi VII memberikan perhatian khusus kepada perusahaan itu seusai dinyatakan pailit.

“Ini akan kami segera gelar rapat ini untuk membahas terkait bagaimana menyelamatkan Sritex dan seluruh karyawannya yang berjumlah puluhan ribu orang dari kepailitan," kata Saleh, Kamis (7/11).

Baca juga:

Menaker Sebut PT Sritex Pailit Akibat Manajemen Lalai Memitigasi Risiko

Dikatakannya, dalam waktu dekat akan ada rapat internal di Komisi VII untuk mengevaluasi apa yang didapatkan dari kunjungan ini. Dari rapat itu, mereka akan memutuskan tindak lanjut upaya penyelamatan perusahaan.

"Kami mengundang pihak?pihak lain yang mungkin berhubungan langsung dengan kasus ini atau misalnya bagaimana cara kami untuk menyelamatkan Sritex dan seluruh karyawannya yang berjumlah 50.000 orang ini," ucap dia.

Dia juga fokus terkait produksi perusahaan. Misalnya memanggil Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai dan pihak terkait lainnya dalam rapat Komisi VII.

“Komisi VII akan membuat panitia kerja untuk menyelamatkan industri tekstil di Indonesia. Panja ini akan membahas bagaimana menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah atau berpotensi bermasalah.

Baca juga:

PT Sritex Terancam Bangkrut, DPR Khawatir Perekonomian Nasional Ikut Terimbas

Tujuannya, lanjut dia, agar industri tekstil di Indonesia ini semakin besar. Dengan persaingan dan kontestasi semakin tinggi dan semakin cepat di Indonesia ini luar biasa.

"Industri tekstil di luar negeri itu menjaga kita juga sebab kita negara terbesar keempat di dunia. Jadi potensi dari pasar besar sekali," tambah dia.

Menurut Saleh, penyelamatan Sritex sebagai upaya untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Sebagai negara yang besar, pihaknya tidak ingin Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapatan negara lain. (Ismail/Jawa Tengah)

#Sritex #Komisi VII DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan