Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 08 November 2024
Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit

Komisi VII DPR RI melakukan inspeksi spesifik ke PT Sritex Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VII DPR RI melakukan inspeksi spesifik ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11).

Dalam inspeksi tersebut, Komisi VII berencana membentuk panitia kerja atau panja untuk penyelamatan Sritex usai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka diterima oleh Presiden Direktur Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto.

Dalam pertemuan dengan Direksi dan manajemen Sritex itu, Saleh mengemukakan Komisi VII memberikan perhatian khusus kepada perusahaan itu seusai dinyatakan pailit.

“Ini akan kami segera gelar rapat ini untuk membahas terkait bagaimana menyelamatkan Sritex dan seluruh karyawannya yang berjumlah puluhan ribu orang dari kepailitan," kata Saleh, Kamis (7/11).

Baca juga:

Menaker Sebut PT Sritex Pailit Akibat Manajemen Lalai Memitigasi Risiko

Dikatakannya, dalam waktu dekat akan ada rapat internal di Komisi VII untuk mengevaluasi apa yang didapatkan dari kunjungan ini. Dari rapat itu, mereka akan memutuskan tindak lanjut upaya penyelamatan perusahaan.

"Kami mengundang pihak?pihak lain yang mungkin berhubungan langsung dengan kasus ini atau misalnya bagaimana cara kami untuk menyelamatkan Sritex dan seluruh karyawannya yang berjumlah 50.000 orang ini," ucap dia.

Dia juga fokus terkait produksi perusahaan. Misalnya memanggil Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai dan pihak terkait lainnya dalam rapat Komisi VII.

“Komisi VII akan membuat panitia kerja untuk menyelamatkan industri tekstil di Indonesia. Panja ini akan membahas bagaimana menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah atau berpotensi bermasalah.

Baca juga:

PT Sritex Terancam Bangkrut, DPR Khawatir Perekonomian Nasional Ikut Terimbas

Tujuannya, lanjut dia, agar industri tekstil di Indonesia ini semakin besar. Dengan persaingan dan kontestasi semakin tinggi dan semakin cepat di Indonesia ini luar biasa.

"Industri tekstil di luar negeri itu menjaga kita juga sebab kita negara terbesar keempat di dunia. Jadi potensi dari pasar besar sekali," tambah dia.

Menurut Saleh, penyelamatan Sritex sebagai upaya untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Sebagai negara yang besar, pihaknya tidak ingin Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapatan negara lain. (Ismail/Jawa Tengah)

#Sritex #Komisi VII DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ananda Dimas Prasetya

nowhereman.. cause every second is a lesson for you to learn to be free.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Bagikan