Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional mengklaim telah menghentikan sementara operasional sekitar 1.700 lebih SPPG karena tidak memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan.
Ribuan SPPG yang dihentikan itu berkaitan dengan instalasi pengolahan air limbah (ipal) hingga tersandung sertifikat laik higiene sanitasi.
Bahkan, selama Ramadhan 1447 Hijriah BGN menghentikan sementara operasional 62 SPPG karena menghasilkan kualitas menu MBG yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Namun, saat bersamaan terdapat 25 ribu lebih SPPG yang sudah melayani jutaan penerima manfaat.
Baca juga:
BUMN PT PP Bangun 69 Dapur MBG Pakai Dana APBN Rp 507,80 Miliar
Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan regulasi terkait klaster atau pengelompokan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menentukan besaran insentif sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas makan bergizi gratis (MBG) di tanah air.
"Kita sedang menggodok dan mengklasifikasikan atau grading sehingga nantinya SPPG menghasilkan MBG yang berkualitas," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu.
Dadan menjelaskan. regulasi tersebut akan mengelompokkan SPPG kualitas A, B dan C. Hal ini nantinya juga berkaitan dengan besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing SPPG.
Saat ini setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, setelah regulasi yang sedang disusun BGN selesai, maka besaran insentif yang diterima berbeda-beda.
"Jadi, SPPG yang berkualitas unggul dengan nilai A mungkin insentifnya paling tinggi," ujarnya.
Selain itu, BGN tidak menutup kemungkinan akan ada SPPG yang harus berjuang mendapatkan akreditasi agar mendapatkan insentif dari BGN.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah positif bagi pemerintah untuk terus memberikan layanan MBG yang berkualitas kepada penerima manfaat. (*)
