Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta meluruskan terkait rencana pembuatan payung hukum soal larangan pejabat di Lingkungan Pemprov DKI yang melakukan pamer barang mewah atau flexing di media sosial (Sosmed).
Pada sebelumnya, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono bakal membuat Instruksi Gubernur (Ingub) soal larangan flexing. Tapi ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda), Joko Agus Setyono aturan itu berupa Instruksi Sekda (Insekda).
Baca Juga:
Imbas Keluarga Doyan Pamer Harta, Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Dirotasi
"Penegakan integritas. Dibuat sudah. Bukan ingub, instruksi sekda," kata Joko di Jakarta, Kamis (13/4).
Sekda Joko tegaskan, Pemprov DKI dengan tegas larang pejabat untuk flexing. Maka dengan larangan flexing itu menjauhkan pejabat dari tindakan korupsi.
"Sebenarnya begini soal pamer harta. Yang jelas larangan itu adalah korupsi kalau korupsi dilarang itu kan tidak ada pamer harta. Betul?," tuturnya.
Pejabat Eselon 1 Jakarta ini menjelaskan sanksi yang bisa diberikan apabila melanggar integritas nanti akan disesuaikan dengan poin-poin yang sudah ditandatangani dalam fakta integritas tersebut.
Baca Juga:
"Kalau orang melanggar integritas ya sudah tau sendiri dia sudah menandatangani fakta integritas. Nomornya nanti dicari ya ada. Sudah terbit," ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono berencana akan membuat aturan berupa instruksi gubernur (Ingub) soal larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI memamerkan kekayaan di media sosial (Medsos).
Langkah itu diambil Pj Heru lantaran makin maraknya keluarga atau pejabat di Indonesia yang memamerkan barang-barang mewah di dunia maya.
"Ya, saya sudah berencana terbitkan ingub (terkait larangan memamerkan kekayaan di medsos)," kata Pj Heru di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/4). (Asp)
Baca Juga:
Inspektorat Provinsi DKI Tindaklanjuti Pemeriksaan Pejabat Dishub yang Pamer Harta
