Ini Yang Bikin Belanja Pegawai Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 April 2024
Ini Yang Bikin Belanja Pegawai Meningkat

ASN. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi belanja pegawai K/L selama empat tahun terakhir secara berturut-turut yaitu Rp 48,8 triliun (2021), Rp 50,3 triliun (2022), Rp 49,5 triliun (2023), dan Rp 70,7 triliun (2024).

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan I-2024 secara keseluruhan terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 222,2 triliun serta belanja non-K/L Rp 205,4 triliun.

Realisasi belanja K/L setara dengan 20,4 persen dari pagu yang disalurkan untuk bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Sementara belanja non-K/L terealisasi sebesar 14,9 persen dari pagu, yang digunakan untuk realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Baca juga:

Kemenpan RB Matangkan Seleksi ASN IKN Nusantara dengan Kemensesneg

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran gaji dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) mencapai Rp70,7 triliun per akhir Maret, tumbuh signifikan 42,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49,5 triliun.

Secara rinci, realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp38,7 triliun; tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lain-lain Rp18,5 triliun; serta THR 13,5 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat dua faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut. Pertama, yaitu kenaikan gaji ASN/TNI/Polri naik 8 persen dan pensiunan 12 persen. Hal itu tentunya berdampak pada pengeluaran belanja K/L tiap bulan.

"Makanya kalau kita lihat belanja 2024 untuk pegawai dalam empat tahun terakhir,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, (26/4)

Baca juga:

Kemenpan RB Lakukan Uji Coba Penerapan Platform Digital Manajemen ASN

Faktor berikutnya yaitu penyaluran THR pada Maret yang bertepatan dengan momen Idul Fitri. Sementara pada penyaluran THR tahun ini, Pemerintah memutuskan untuk memberikan tukin secara penuh atau 100 persen, berbeda dengan tahun lalu yang nilai tukin hanya diberikan sebesar 50 persen.

“Ini yang menyebabkan Januari hingga Maret tahun ini kita sudah membelanjakan Rp70,7 triliun, jauh lebih besar dari rata-rata empat tahun terakhir,” jelas Menkeu. (*)

#Kemenkeu #Gaji DPR #Gaji PNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Bagikan