Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, MA telah membentuk sebuah tim untuk memeriksa atasan dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono, yakni Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Herry Swantoro.
Menurut Sunarto, pemeriksaan tersebut dilakukan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sudiwardono bersama Politisi Golkar Aditya Anugrah Moha beberapa waktu lalu.
"MA telah membentuk tim pemeriksa untuk mendengar dan memeriksan atasan langsung dari Ketua Pengadilan yaitu Dirjen Badan Peradilan Umum, tim yang melakukan pemeriksaan saya sendiri, Hakim Agung Purwo Susilo dan Ibrahim dan sekretaris Abdul Sulaiman," kata Sunarto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/10).
Sunarto menuturkan, setelah melakukan pemeriksaan selama dua jam dari Pkl 10.00-12.00 WIB pada Senin (9/10) terhadap Dirjen Badilum Herry Swantoro dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk materi pemeriksaan, tim menemukan bahwa ada materi pembinaan yang diberikan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding termasuk kepada Sudiwardono.
"Materi itu pertama pencegahan tindak penyimpangan di lembaga peradilan melalui implementasi moral dan etika profesi hakim, kedua upaya MA mencegah korupsi, ketiga pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai, keempat agenda perubahan MA, dan kelima menuju peradilan internasional framework for court excellent," katanya.
Atas temuan itu, kata Sunarto, tim menyimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding telah dilakukan baik secara mekanisme kelembagaan, secara formal, dan juga personal.
"Secara formal dilakukan melalui kunjungan kerja, bertatap muka, audiensi pertemuan dalam kunjungan kerja, melalui sidak dilakukan dan mengunggah materi pembinaan dalam nota peradilan umum. Secara informal dilakukan melalui grup-grup pimpinan tingkat banding," katanya.
Sementara, pembinaan secara personal, lanjut Sunarto, dilakukan Dirjen Badilum Herry Swantoro secara langsung kepada setiap Ketua PT di daerah masing-masing.
Atas temuan-temuan tersebut, maka tim berkesimpulan bahwa Dirjen Badilum telah memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya.
"Mengingatkan tiap pemimpin (Ketua PT) bisa menjadi role model. Atas hal tersebut, Dirjen Badan Peradilan Umum tidak ada upaya pencopotan seperti yang tersebar," katanya. (Pon)
Baca juga berita terkait putusan MA untuk Hakim dalam artikel: Meski Diberhentikan Sementara, Ketua PT Sulut Tetap Terima Gaji
