Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudiwardono pascaditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski telah diberhentikan sementara, Sudiwardono tetap menerima gaji pokok sebesar 50 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan MA Nomor 180/KMA/SK/X/2017.
"Kepadanya diberikan bagian gaji pokok sebesar 50 persen dari gaji pokok yang diterimanya terakhir sebesar Rp 2.810.150 terhitung mulai tanggal 1 November 2017 tanpa tunjangan jabatan Hakim/Ketua dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian salah satu keputusan yang terdapat dalam Surat Keputusan MA tersebut.
Sudiwardono resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Aditya Anugrah Moha. Pemberian suap itu diduga untuk mempengaruhi putusan Sudiwardono sebagai ketua majelis hakim yang menangani perkara banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan.
Marlina merupakan terdakwa kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) tahun 2010 senilai Rp 1,25 miliar. Marlina telah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado. Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara atas vonis tersebut.
Sudiwardono ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat, (6/10) malam. Dia ditangkap tak lama setelah diduga menerima uang 30 ribu dolar Singapura dari Aditya. KPK menduga sebelumnya Sudiwardono sudah menerima 60 ribu dolar Singapura dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Keduanya kini ditahan KPK selama 20 hari sejak Minggu, (8/1), Sudiwardono ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Aditya Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung KPK. (Pon)
Baca juga berita terkait putusan MA untuk Hakim dalam artikel: Tersandung OTT KPK, MA Berhentikan Ketua Pengadilan Tinggi
