Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sebanyak 171 daerah yang terdapat di seluruh pelosok tanah air bakal menggelar Pilkada serentak di tahun 2018 ini. Sejumlah daerah yang berpartisipasi dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut rawan konflik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen (Pol) Boy Rafly Amar mengatakan, pada prinsipnya sesuai arahan Kapolri yang disampaikan pada rapim TNI-Polri oleh Presiden, wajib mapping terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik dan mengatasi dengan cara-cara proaktif.
Menurutnya, dengan cara-cara proaktif itu merupakan sebuah upaya yang mampu mengeliminasikan terhadap potensi kerawanan tersebut.
"Caranya adalah bagi kita harus terus berkomunikasi dengan penyelenggara serta meminta dukungan kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala suku, agar tidak secara nyata melakukan polarisasi masyarakat dari aspek pilihan politik. Bagaimana pun juga, kita terap menjaga persatuan dan kesatuan," katanya, di STIK, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
Lebih lanjut mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu menuturkan, pihaknya juga mampu menanamkan kepada para pasangan calon jangan hanya siap menang saja. Namun, harus meminta kepada mereka untuk siap ketika kalah dalam berkompetisi.
"Artinya, mereka harus taat kepada mekanisme dan mereka harus juga melaksanakan pesta demokrasi dengan fair berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam hukum dan aturan KPU," tambahnya.
Kendati demikian, lanjut Boy, itulah upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran berpolitik. Jadi, kepada para elite politik yang ada di daerah itu diharapkan dapat menjadi pihak-pihak yang memotori lahirnya proses pilkada damai. Proses mobilisasi massa itu tidak lepas dari mereka yang terkait langsung.
"Jadi, komitmen-komitmen ini yang kita bangun dari berbagai pihak. Bukan hanya dari penyelenggara yang memang harus independen. Tetapi, juga para peserta yang memiliki massa di mana massa pada umumnya apabila tim sukses dan para paslon dapat memberikan petunjuk, bimbingan, tidak anarkis, kami yakin masyarakat tidak menempuh jalan yang anarkis," jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Boy, apabila paslon dan tim sukses melakukan provokasi itu, sangat dimungkinkan benturan-benturan terjadi dalam masyarakat.
"Jadi kita proaktif buka jaringan komunikasi dengan mereka, dan kita ikut sertakan tokoh-tokoh di sini seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat," tutupnya. (Gms)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: PDIP: Pilkada 2018 Harus Bersih dari Politik Uang dan SARA
