Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menekankan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 harus bersih dari politik uang dan Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
"Pilkada ini harus bersih dari dua hal yang krusial, pertama money politic dan kedua politisasi SARA," kata Basara dalam diskusi bertajuk 'Ancaman Politik SARA di Pilkada 2018' di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).
Menurut Basarah, politik uang menjadi masalah penting lantaran hal itu menjadi sumber korupsi para kepala daerah. Karena itu, ia mengimbau kepada peserta Pilkada untuk menghindari praktik politik uang.
Pasalnya, kata dia, kalkulasi politik antara dana kampanye yang dikeluarkan dengan penghasilan sebagai kepala daerah tidak linier. Sehingga, lanjutnya, hal itu menjadi pendorong kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
"Money politic berdampak jangka pendek terhadap kerusakan masyarakat. Karena akan berimpikasi terhadap instabilitas keuangan negara yang ketika kredibilitas kepala deerahnya berjiwa korup, maka rakyat yang akan dirugikan," jelas dia.
Selain politik uang, ungkap Basara, Pilkada serentak juga harus bersih dari politisasi SARA. Sebab, hal tersebut memiliki dampak yang panjang terhadap masyarakat.
"Kita bayangkan Pilkada DKI kemarin, seorang calon kepala daerah yang bukan beragama tertentu dikampanyekan kafir dan sebagainya. Bagaimana perasaan saudara kita yang dituduh kafir itu?," tegas Basarah.
Karena itu, lanjut Basarah, demokrasi Indonesia yang dibangun dengan keringat, darah dan airmata harus dijaga bersama. Tak hanya kualitasnya, namun juga menjaga proses dan hasilnya untuk memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Marilah kita sambut tahun demokrasi ini dengan kegembiraan dan menjaga persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia," pungkas Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) ini. (Pon)
