Ini Alasan Polri Belum Berani Lakukan Penyidikan Viktor Laiskodat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 12 Desember 2017
Ini Alasan Polri Belum Berani Lakukan Penyidikan Viktor Laiskodat

Victor Laiskodat (tengah). (fraksinasdem.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan penyidik Bareskrim Polri akan menunggu putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melanjutkan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Politisi Partai Nasdem, Viktor Laiskodat.

"Kita minta kepada MKD untuk melakukan pemeriksaan dulu. Kenapa, karena ada UU MKD, untuk profesi anggota DPR itu ada hak imunitas," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Tito, apa yang disampaikan Viktor di NTT masih dalam tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR. Sehingga jika terdapat permasalahan hukum harus menunggu putusan internal dalam hal ini adalah MKD.

"Sepanjang dia menyampaikan pendapatnya di dalam ruang sidang atau di luar ruang sidang dalam tugas keanggotaan DPR-annya," pungkas Tito.

Tito mengatakan, hal ini sama dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter ataupun jurnalis, jika ada yang tersandung kasus hukum. "Dokter ada IDI, jurnalis ada Dewan Pers," kata Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu berharap, MKD dapat menentukan sikap apakah pidato yang disampaikan Viktor masuk ke dalam kategori tugas seorang anggota dewan atau tidak.

Jika pidato dibacakan dalam rangka tugas sebagai anggota DPR, maka sesuai UU MD3, Viktor mendapatkan hak imunitas. "Polisi harus menghentikan," tegas Tito.

Sebaliknya, jika seandainya MKD menyatakan pidato Viktor tidak dalam rangka tugas sebagai anggota DPR, penyidik bisa melanjutkan penyidikan. "Kita bisa ajukan berkasnya," ucap Tito. (Ayp)

#Viktor Laiskodat #Ujaran Kebencian #Kapolri #Tito Karnavian
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Kebijakan ini menjadi langkah strategis, sekaligus pesan kuat bahwa negara tidak boleh lagi abai terhadap penderitaan kelompok rentan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Indonesia
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Dalam pelaksanaannya, Polri akan bekerja sama dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta stakeholder terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Indonesia
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atau reward kepada seluruh atlet Polri yang meraih prestasi di ajang SEA Games tahun 2025.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Konsep pembagian wilayah barat dan timur lebih diarahkan untuk memperpendek rentang kendali serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepolisian di daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Indonesia
Pakar Usul Kapolri Didampingi 2 Wakapolri, Mudahkan Pematauan Penyimpangan
beragam penyimpangan yang dilakukan anggota Polri di lapangan akan lebih mudah untuk terawasi pimpinan tertinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Usul Kapolri Didampingi 2 Wakapolri, Mudahkan Pematauan Penyimpangan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Perbedaan antara opini tajam, ujaran kebencian, dan hoaks sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, pembatasan merupakan hal yang penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Bagikan