Ini Alasan Gerindra Sodorkan Nama untuk Pansus Angket KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 20 Mei 2017
Ini Alasan Gerindra Sodorkan Nama untuk Pansus Angket KPK

Warga membawa peti mati saat melakukan aksi unjuk rasa menolak hak angket terhadap KPK di Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/5). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Gerindra akan tetap mengajukan anggotanya untuk masuk dalam panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski menolaknya.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Khaidir Abdurrahman mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai komitmen memperkuat dan mencegah KPK diobok-obok.

"Kita bukan berarti sepakat, tetapi kita tetap pada posisi awal. Kita menolak hak angket ini, namun untuk menjaga agar KPK tidak dibuat di luar daripada on the track, ya kita harus kawal dari dalam," katanya kepada merahputih.com di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Kendati demikian, anggota Komisi IX ini memastikan partai besutan Prabowo Subianto itu tidak akan menyetorkan nama-nama delegasinya dahulu.

"Dalam proses perjalanannya, kawan-kawan dari fraksi yang lain, yang semula begitu getol mengajukan hak angket ini, namun ternyata belakangan kan semakin redup," ucapnya.

"Kita lihat saja nanti, mereka yang getol memperjuangkan (angket), biar mereka dulu (setor nama)," sambung legislator asal Aceh ini.

Khaidir menilai, pansus angket bukan instrumen politik yang tepat dalam rangka mengevaluasi kinerja komisi antirasuah. Sehingga, pengajuan hak tersebut belum tepat dilakukan saat ini.

"Ya kalau ini untuk mengawasi KPK, meningkatkan kinerja KPK dalam rangka memberdayakan mereka saya kira tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks ini, kita melihat begitu KPK berbicara menyangkut e-KTP dan ada beberapa anggota dewan yang terlibat, kita melihat arahnya bukan ke sana (evaluasi kinerja KPK)," pungkas Khaidir. (Pon)

Baca juga berita lain terkait penolakan Gerinda terhadap hak angket KPK dalam artikel: Gerindra Yakin Hak Angket KPK Gugur Sendiri

#Hak Angket #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Bagikan