Gerindra Yakin Hak Angket KPK Gugur Sendiri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 19 Mei 2017
Gerindra Yakin Hak Angket KPK Gugur Sendiri

Anggota DPR Fraksi Gerindra Khaidir Abdurrahman. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Anggota DPR Fraksi Gerindra Khaidir Abdurrahman berkeyakinan bahwa panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takkan berjalan mulus. Ini tercermin dari belum adanya fraksi di DPR yang mengirimkan anggotanya untuk masuk tim ad hoc tersebut.

"Di bawah 50 persen (fraksi yang mendukung pansus), pasti enggak jadi. Dan itu, gugur dengan sendirinya," ujar Khaidir saat ditemui merahputih.com di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5) malam.

Anggota Komisi IX ini menambahkan, berlarut-larutnya pengesahan pansus tersebut karena partai-partai juga tengah mempersiapkan diri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Apalagi, isu itu membentuk opini negatif bagi publik.

"Mungkin kawan-kawan yang di fraksi lain berpikir bahwa kalau memang ini diteruskan dan melawan opini yang ada di masyarakat, mungkin mereka tidak akan mampu menahan opini itu dan menghancurkan mereka sendiri," beber Khaidir.

Semenjak disahkan melalui rapat paripurna, 28 April lalu, hingga kini DPR belum menindaklanjutinya dengan membentuk pansus angket. Hal ini terjadi, karena perbedaan pandangan fraksi-fraksi di parlemen.

"Mungkin pertimbangan mereka macam-macam. Tapi kita melihat bahwa kehadiran hak angket terhadap KPK akan berujung dengan mengobok-obok kekuatan KPK, yang selama ini menjadi palang pintu terakhir untuk menjaga agar tidak terjadi mewabahnya korupsi di Indonesia," jelasnya.

Kedua, perspektif fraksi-fraksi tersebut juga "terbelah" dalam menyikapi dasar hukum pembentukan pansus angket, sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR No. 1/2014 dan Pasal 201 ayat (2) UU No. 17/2014.

Khaidir menegaskan, Fraksi Gerindra hingga kini tetap berkomitmen menolak hak angket yang ditujukan kepada KPK. Namun, lanjutnya, partainya akan mengirim perwakilan ke pansus sebagai upaya mengawal proses tersebut dari dalam.

"Kita tetap komitmen dan istiqomah. Kita menolak (hak angket), tapi kita harus kawal agar mereka tidak semena-mena terhadap KPK," tegasnya.

"Secara prinsip Gerindra mendukung untuk penguatan KPK, tapi tidak dalam rangka untuk mengobok-obok atau melemahkan KPK," pungkas legislator asal Aceh ini. (Pon)

Baca juga berita lain terkait hak angket KPK dalam artikel: Masinton Sebut Hak Angket Penting Untuk Awasi Kinerja KPK

#Hak Angket #KPK #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Bagikan