Indonesia 3 Tahun Tidak Impor Beras, Jokowi Yakin Segera Swasembada

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 Juli 2022
Indonesia 3 Tahun Tidak Impor Beras, Jokowi Yakin Segera Swasembada

Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

Presiden menyampaikan, kegiatannya meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi untuk memastikan ketersediaan pangan terutama beras, karena di balai tersebut benih varietas unggul disiapkan.

Dalam kesempatan itu juga, Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada beras karena dalam tiga tahun terakhir tidak lagi melakukan impor.

Baca Juga:

Jokowi Serahkan Bansos ke Warga Pasar Sukamandi Subang

"Saya yakin, karena kita sudah tiga tahun ini tidak impor beras. Saya yakin swasembada beras akan segera kita capai," kata Presiden, dikutip Antara.

Dia mengingatkan saat ini sedang terjadi kekurangan pangan di mana-mana, sehingga bangsa Indonesia harus waspada, memastikan ketersediaan pangan masih pada kondisi yang aman.

Menurutnya, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang terus menyiapkan varietas-varietas benih padi unggul, dan juga selalu menemukan varietas-varietas benih baru.

Baca Juga:

Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden mengingatkan, benih padi varietas unggul sangat penting untuk meningkatkan produksi beras nasional di setiap hektare lahan.

Presiden mencontohkan jika penanaman benih padi didampingi dengan baik, benih padi Inpari 32 dan Inpari 42 bisa menghasilkan kurang lebih sampai 12 ton beras per hektare.

"Tetapi, katakanlah rata rata 7-8 ton saja, itu sudah sebuah lompatan yang sangat baik bagi stok ketersediaan pangan, utamanya beras kita," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta agar masyarakat tidak hanya bergantung pada tanaman pangan padi, namun juga mengembangkan tanaman pangan lain, seperti sagu, sorgum, porang, jagung, hingga ketela pohon yang masih memiliki peluang untuk ditingkatkan produksinya. (*)

Baca Juga:

Jokowi Tegur Mendag Zulhas, Diminta Fokus Kerja Turunkan Harga Minyak Goreng

#Beras #Impor Beras #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta semua pihak terkait agar secara serius dalam mengatasi permasalahan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran agar terjangkau bagi konsumen.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan
Indonesia
Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri
Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan dan Pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), masa panen pada tahun 2025 itu mencapai sekitar 34-35 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri
Indonesia
Harga Beras SPHP Diklaim Lebih Murah Dibanding Beras Medium, Hari Ini Harga Beras Capai Rp 13.954 Per Kg Masih di Atas HET
HET beras medium sesuai zona secara rinci sebagai berikut pertama zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi) sebesar Rp 13.500/kg.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Harga Beras SPHP Diklaim Lebih Murah Dibanding Beras Medium, Hari Ini Harga Beras Capai   Rp 13.954 Per Kg Masih di Atas HET
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
300 Ribu Ton Beras SPHP Sudah Terdistribusi, Pemerintah Terapkan 5 Strategi Buat Mempercepat
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025, produksi beras selama setahun diproyeksikan mencapai 31,37 juta ton, sehingga total ketersediaan komoditas tersebut dapat mencapai 40,31 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
300 Ribu Ton Beras SPHP Sudah Terdistribusi, Pemerintah Terapkan 5 Strategi Buat Mempercepat
Indonesia
Beras Langka di Toko Ritel, Harga di Agen Naik hingga Rp 25 Ribu
Kekosongan stok beras ini sudah berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak Juli dan Agustus.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Beras Langka di Toko Ritel, Harga di Agen Naik hingga Rp 25 Ribu
Indonesia
Harga Beras Meroket, Mentan Klaim Terjadi Penurunan di 22 Provinsi
Peningkatan harga tersebut menyebabkan pemerintah menempuh langkah strategis untuk menekan harga, yakni menggencarkan distribusi beras SPHP ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Harga Beras Meroket, Mentan Klaim Terjadi Penurunan di 22 Provinsi
Indonesia
Pemerintah Akui Harga Beras Naik Dampak HPP Gabah Rp 6.500, Tapi Petani Nyaman
Dari sisi harga beras terjadi kenaikan. Namun, saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Akui Harga Beras Naik Dampak HPP Gabah Rp 6.500, Tapi Petani Nyaman
Indonesia
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp 164,4 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Indonesia
Harga Beras Premium Kemasan 5 Kilogram Diklaim Turun Rp 1.500, Terjadi di 13 Provinsi
Pemerintah terus mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog untuk mengatasi fluktuasi harga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Harga Beras Premium Kemasan 5 Kilogram Diklaim Turun Rp 1.500, Terjadi di 13 Provinsi
Bagikan