Indef Ingatkan Risiko Utang Pemerintahan Anyar Saat Defisit APBN di Bawah 3 Persen

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa seluruh visi dan misi presiden terpilih Prabowo Subianto masuk ke dalam RAPBN 2025 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemenkeu berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk masa pemerintahan baru. Di mana, antisipasi merupakan kunci di dalam penyusunan RAPBN. Selain disiplin fiskal, aspek prudent dari sisi kebijakan fiskal juga harus selalu dijaga.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diatur pada level moderat.

"Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini," kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam Diskusi Publik Indef di Jakarta, Kamis (4/5).

Baca juga:

Tim Prabowo dan Sri Mulyani Sepakat Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Eko mengatakan, perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

"Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

Eko juga mengingatkan soal defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan mengalami tren defisit sejak triwulan IV-2023. Bila kondisi itu berlanjut pada triwulan II-2024, menurut Eko, kemungkinan besar rupiah akan terdampak.

"Karena current account atau transaksi berjalan itu adalah indikator yang paling bisa merepresentasikan kondisi terkini dolar AS dan situasi ekonomi," katanya.

Baca juga:

Defisit APBN Melebar, Bappenas: Pemerintahan Selanjutnya Lebih Leluasa

Eko berharap, pemerintah saat ini maupun mendatang dapat menyusun anggaran secara rasional.

Kementerian Keuangan membidik defisit APBN 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan Negara ditargetkan berada pada rentang 12,14 persen hingga 12,36 persen, sementara Belanja Negara di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen. (*)