Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2025.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.863,3 triliun atau setara dengan 65 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun 2025.

Nilai itu terkoreksi 7,2 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2024 sebesar Rp 2.008,6 triliun.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Bakal Pelajari Tarif PPN yang akan Naik Menjadi 12 Persen

Kondisi ini akibat ekanan itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.

Serapan dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen dari proyeksi, terkoreksi sebesar 2,9 persen dari realisasi tahun lalu.

Rinciannya, penerimaan pajak turun 4,4 persen dengan realisasi Rp 1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen dari proyeksi.

Tren berbeda terlihat pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 7,1 persen, dengan nilai Rp 221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.

Ia menegaskan, penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sedikit tertahan.

"Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan,” kata Purbaya, menambahkan.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp 344,9 triliun atau 72,3 persen dari proyeksi, melambat sebesar 19,8 persen.

Sementara dari sisi belanja negara, nilai realisasi tercatat mencapai Rp 2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen dari proyeksi, terkoreksi 0,8 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 2.251,8 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.

Seluruh komponen BPP juga menunjukkan tren perlambatan. Belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen dengan realisasi Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L melandai 2,9 persen dengan nilai Rp 789 triliun atau 56,8 persen dari proyeksi.

Sebaliknya, penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan positif 1,5 persen, dengan nilai Rp 644,9 triliun atau 74,6 persen dari proyeksi. Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 18 triliun. (Asp)