Noer Ardiansjah
MerahPutih Keuangan - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan akan kembali membuka keran impor daging beku untuk menekan harga jual di pasar domestik yang mencapai rata-rata di atas Rp100 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah harus memperhatikan kesehatan daging impor dari luar negeri itu.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan (PPP), Muhammad Iqbal mengingatkan hal tersebut dalam diskusi terkait kartel dan impor daging sapi di Jakarta, Kamis (9/6).
"Apakah daging sapi impor itu sudah bebas penyakit seperti mulut dan kuku (PMK)? Yang saya tahu saat ini pemerintah sudah menerapkan impor berdasarkan zona dan tak lagi berdasarkan negara," ujar Iqbal.
Lebih jauh, Wakil Sekretaris Fraksi PPP itu menjelaskan, tidak selalu daging sapi beku dari Australia dan Selandia Baru bebas dari PMK. Tetap harus dicek dengan benar kesehatan daging yang berasal dari negara-negara yang rawan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternaknya. Sebetulnya, kata Iqbal, pemerintah agak terlambat memasukkan daging impor sehingga belum ampuh menekan harga di pasar dan ada kesempatan untuk pemeriksaan lebih baik soal kualitas dari daging tersebut.
"Saya setuju impor daging, tapi harus dari jauh-jauh hari. Itu untuk dipastikan dagingnya sehat karena daging beku," imbuhnya.
Untuk itu, Iqbal pun meminta pemerintah untuk menghitung secara benar menghitung stok dan kebutuhan daging nasional. Hal tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga daging sapi yang signifikan. Pasalnya, kebutuhan daging sapi nasional mencapai sekira 600 ribu ton atau setara 3,9 juta ekor sapi, adapun stok daging yang tersedia cuma 350 ribu ton.
Di samping itu, Iqbal mengusulkan agar tidak terulang kembali kenaikan harga di bulan puasa dan hari raya agar meningkatkan produksi sapi lokal dan penggemukan sapi potong. Namun, ia mengingatkan kembali impor sapi dari luar negeri harus diawasi ketat karena ada juga kasus sejumlah sapi impor disuntikkan hormon yang bisa menyebabkan kanker serviks dan payudara.
Adapun, pembicara lainnya Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengutuk perilaku pengusaha kartel daging sapi dan kroninya yang mengeruk keuntungan sangat besar hingga membuat sulit rakyat banyak. Ia heran, kok negara Singapura bisa menjual pada kisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu/kg sedangkan Indonesia sampai Rp 130ribu/kg.
“Itu namanya kartel biadab,” ujarnya Oesman yang akrab disapa OSO ini. “Kartel yang hidup senang di atas kesengsaraan rakyat, apa namanya kalau bukan biadab. Padahal di antara mereka memiliki saudara,” kata dia seraya memuji kebijakan Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi dijual Rp80 ribu/kg yang dinilai cukup wajar.
Menurut OSO, pengusaha kartel itu seharusnya sulit hidup di Indonesia lantaran undang-undang dan peraturan yang ada menutup praktik-praktik ilegal seperti UU Monopoli atau UU Perdagangan. Hanya saja, diakuinya, kartel hidup lantaran diberi peluang oleh oknum aparat pemerintah mulai sejumlah kementerian hingga kepolisian.
BACA JUGA:
- Mendag Berencana Kembali Impor Daging Sapi dari Australia
- Mendag, Akui Lengah atas Meroketnya Harga Daging Sapi
- Di Jakarta Harga Daging Sapi Masih Tinggi
- Jelang Ramadhan, Presiden Jokowi Ngotot Harga Daging Sapi Harus Turun
