Eddy Flo
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen Imigrasi menerapkan kebijakan baru terkait umrah. Salah satu syaratnya yakni setiap agen keberangkatan atau biro umrah harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Agama.
Menurut Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sulsel, Ramli HS tujuan rekomendasi tersebut yakni untuk pembuatan paspor sekaligus mencegah agen atau biro umrah nakal.
"Berangkat umrah harus ada rekomendasi. Ini salah satu upaya kita untuk mencegah pemberangkatan umroh para travel biro yang tidak terdaftar di Kementerian agama. Semua ini adalah bagian sinergi dalam rangka mengantisipasi praktik yang tidak sesuai prosedur," tegas Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ramli HS, Jumat, (10/3).
Rekomendasi Kementerian Agama untuk agen atau biro umrah dianggap perlu oleh pihak imigrasi guna mencegah praktek penipian hingga menelantarkan jamaah di tanah suci. Ketika disinggung penambahan syarat rekomendasi membuat proses birokrasi umrah menjadi panjang, Ramli HS menyatakan tujuan sebenarnya yaitu menjamin keselamatan dan keamanan jamaah yang hendak melakukan ibadah umrah.
"Tentu instansi terkait akan mengatur aturannya. Cara ini bertujuan membantu memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak berada di luar negeri diketahui secara resmi untuk dilindungi sesuai dengan aturan kita di Indonesia," tegas Ramlis HS.
Kebijakan imigrasi untuk biro atau agen umrah berawal dari penangkapan sejumlah orang karena tidak memiliki dokumen yang tidak sesuai persyaratan.
"Kalau untuk pemohon pembuatan paspor secara nasional kita tolak sebanyak 1.600 orang, khusus Sulsel ada 44 orang. Rata-rata pengusulan paspor untuk perjalanan namun nyatanya terindikasi bukan berwisata atau beribadah tapi bekerja disana," pungkasnya.
Sumber: ANTARA
