Imbas Konflik AS-Israel Lawan Iran, APBN Indonesia Terancam Makin ‘Menjerit’

MerahPutih.com - Konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat (AS) berpotensi berdampak luas.

Pasalnya, harga minyak melonjak hingga USD 80 per barel usai AS membantu Israel menyerang Iran.

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas khawatir, kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban berat APBN Indonesia.

“Terutama untuk pos subsidi BBM," kata Bertu, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (23/6).

Politikus PKB ini Ia mengungkapkan tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun.

Namun jika terjadi lonjakan harga minyak dunia anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.

“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga:

Operasi Midnight Hammer, Orkestrasi Militer Amerika Serikat Serang Situs Nuklir Fordow Milik Iran

Ekonomi Indonesia Rentan Akibat Perang Israel - Iran, Daya Beli Masyarakat Tertekan hingga Harga Minyak Melonjak

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat.

Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat. Sehingga Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak konflik.

Kemudian, situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, dan masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap AS dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia. Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran.

Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak.

“Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” tuturnya.

Baca juga:

Harga Minyak Bisa Melonjak Akibat Perang Iran dan Israel, Indonesia Harus Segera Amankan Pasokan

Kapal Minyak Pertamina Dialihkan Lewat India dan Oman Jika Selat Hormuz Ditutup

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor.

Yakni melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.

Khususnya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan menerima dampak dari adanya perang tersebut.

“Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” tutup Bertu. (Knu)