Imbas Konflik AS-Israel Lawan Iran, APBN Indonesia Terancam Makin ‘Menjerit’

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 23 Juni 2025
Imbas Konflik AS-Israel Lawan Iran, APBN Indonesia Terancam Makin ‘Menjerit’

(Ilustrasi) Kilang minyak Pertamina. ANTARA/HO-PT KPI RU II)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat (AS) berpotensi berdampak luas.

Pasalnya, harga minyak melonjak hingga USD 80 per barel usai AS membantu Israel menyerang Iran.

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas khawatir, kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban berat APBN Indonesia.

“Terutama untuk pos subsidi BBM," kata Bertu, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (23/6).

Politikus PKB ini Ia mengungkapkan tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun.

Namun jika terjadi lonjakan harga minyak dunia anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.

“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga:

Operasi Midnight Hammer, Orkestrasi Militer Amerika Serikat Serang Situs Nuklir Fordow Milik Iran

Ekonomi Indonesia Rentan Akibat Perang Israel - Iran, Daya Beli Masyarakat Tertekan hingga Harga Minyak Melonjak

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat.

Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat. Sehingga Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak konflik.

Kemudian, situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, dan masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap AS dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia. Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran.

Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak.

“Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” tuturnya.

Baca juga:

Harga Minyak Bisa Melonjak Akibat Perang Iran dan Israel, Indonesia Harus Segera Amankan Pasokan

Kapal Minyak Pertamina Dialihkan Lewat India dan Oman Jika Selat Hormuz Ditutup

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor.

Yakni melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.

Khususnya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan menerima dampak dari adanya perang tersebut.

“Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” tutup Bertu. (Knu)

#Konflik Timur Tengah #Minyak #Harga Minyak Dunia #APBN #Komisi XI DPR #Perang Dunia III
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Banyak pihak lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Bagikan