Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KEBIJAKAN efisiensi anggaran pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai berimbas pada penurunan tingkat hunian hotel. Hal itu menimbulkan gejolak pada pendapatan perusahaan. Survei yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta pada April 2025 mengungkap 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.
Penurunan itu memaksa pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI Jakarta untuk memangkas karyawan mereka. Sebanyak 70 persen responden menyatakan akan terpaksa mengurangi jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung.
"Itu akan berkisar sekitar 10 persen-30 jumlah jumlah karyawan (dari setiap hotel) akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki," ujar Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono dalam konferensi secara virtual, Senin (26/5).
Baca juga:
Peningkatan Industri Pariwisata dan Perhotelan NTB Melalui Kolaborasi Bank Indonesia dan RedDoorz
Selain itu, 90 persen responden juga melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7 persen akan melakukan pengurangan staf.
Sutrisno mengatakan kondisi industri perhotelan di Jakarta yang kian mengkhawatirkan ini dipicu oleh sejumlah faktor. Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan, dengan 66,7 persen responden menyebut penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.
Penurunan pasar pemerintah kian memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik, mengingat kontribusi wisatawan mancanegara terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong kecil, yakni 1,98 persen per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik.
Kedua, yakni kenaikan biaya operasional. Pengusaha di industri ini harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan. Sutrisno memaparkan tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkat hingga 71 persen, sedangkan harga gas melonjak 20 persen. Pengusaha kian terbebani dengan adanya penaikan tahunan upah minimum provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9 persen tahun ini.
Faktor lain yang dinilai cukup signifikan yakni rumitnya regulasi dan sertifikasi. Ia menegaskan pihaknya dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan.
Menurut dia, banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antar instansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.
“Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan, sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja, berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain," tuturnya.
Untuk itu, BPD PHRI Jakarta meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Apalagi, industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen.
Langkah-langkah strategis yang disarankan meliputi pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat, serta peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan. Selaini itu, diperlukan juga penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi, peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral.
"Serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
