Ikut Kampanyekan Mantan Kakor Brimob, Kapolri Copot Wakapolda Maluku

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Juni 2018
Ikut Kampanyekan Mantan Kakor Brimob, Kapolri Copot Wakapolda Maluku

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan mengenai penindakan terduga teroris seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas dengan mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena ikut berkampanye mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018.

Kapolri mencopot Wakapolda Maluku dengan Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Lalu menggantikannya dengan Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

"Dalam TR itu Kapolri melakukan mutasi terhadap tujuh perwira tapi yang terlibat kampanye hanya Brigjen Hasanuddin," kata Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangannya kepada merahputih.com, kamis (21/6).

IPW menyadari, pemihakan Brigjen Hasanuddin terhadap Murad Ismail tak terlepas dari perkawanan mereka yang sama-sama Akpol 1985. "Tapi ketika Hasanuddin membawa bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri," kata Neta.

Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin, diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. IPW sendiri, kata dia, sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Banten Brigjen Sigit Prabowo (kiri) disambut Ketua Tim Pengamanan Pelabuhan Merak AKBP Gunawan (kanan) saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (11/6). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Maluku. Meskipun di Sumatera Utara tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat.

"Dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya," ucapnya.

IPW berharap komponen-komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat.

Kapolri juga diharapkan senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap "menggadaikan" institusinya untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya," beber Neta.

Brigjen Hasanudin belakangan ramai diperbincangkan karena ikut berkampanye mendukung Irjen (purn) Murad Ismail yang maju sebagai Cagub Maluku. Yang paling disoroti adalah ketika Senin (18/6) di Kabupaten Aru. Saat itu Brigjen Hasanudin tengah berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bhayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu.

Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku. Saat itu sang Brigjen mengatakan, "tugas Kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai...juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada resiko, resiko akan saya tanggung," ujar sang Brigjen yang disambut tepuk tangan. Sambil menambahkan "ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut,"

Dalam TR itu, selain Brigjen Hasanuddin, Kapolri juga merotasi sejumlah Pati. Mereka antara lain Irjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri. Gatot sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial dan Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri.

Sementara, untuk Posisi Dirtipidkor yang ditinggalkan Wiyagus akan diisi oleh Kombes Pol Erwanto Kurniadi yang sebelumnya menjabat Wadirtipidkor Bareskrim Polri. Posisi Wadirtipidkor akan diisi oleh Kombes Pol Djoko Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim. (ayp)

#Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan aturan baru usia pensiun Polri tidak menghambat karier anggota. DPR juga telah mengesahkan perubahan UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Anggota Korps Bhayangkara kerap diberikan ruang untuk menduduki di luar struktural. Maka, Polri juga akan memberikan timbal balik jabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Jabatan tertinggi di institusi kepolisian itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden sehingga tidak ada korelasi dengan perubahan usia pensiun di RUU Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Bagikan