Ikut Kampanyekan Mantan Kakor Brimob, Kapolri Copot Wakapolda Maluku

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Juni 2018
Ikut Kampanyekan Mantan Kakor Brimob, Kapolri Copot Wakapolda Maluku

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan mengenai penindakan terduga teroris seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas dengan mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena ikut berkampanye mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018.

Kapolri mencopot Wakapolda Maluku dengan Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Lalu menggantikannya dengan Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

"Dalam TR itu Kapolri melakukan mutasi terhadap tujuh perwira tapi yang terlibat kampanye hanya Brigjen Hasanuddin," kata Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangannya kepada merahputih.com, kamis (21/6).

IPW menyadari, pemihakan Brigjen Hasanuddin terhadap Murad Ismail tak terlepas dari perkawanan mereka yang sama-sama Akpol 1985. "Tapi ketika Hasanuddin membawa bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri," kata Neta.

Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin, diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. IPW sendiri, kata dia, sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Banten Brigjen Sigit Prabowo (kiri) disambut Ketua Tim Pengamanan Pelabuhan Merak AKBP Gunawan (kanan) saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (11/6). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Maluku. Meskipun di Sumatera Utara tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat.

"Dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya," ucapnya.

IPW berharap komponen-komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat.

Kapolri juga diharapkan senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap "menggadaikan" institusinya untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya," beber Neta.

Brigjen Hasanudin belakangan ramai diperbincangkan karena ikut berkampanye mendukung Irjen (purn) Murad Ismail yang maju sebagai Cagub Maluku. Yang paling disoroti adalah ketika Senin (18/6) di Kabupaten Aru. Saat itu Brigjen Hasanudin tengah berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bhayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu.

Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku. Saat itu sang Brigjen mengatakan, "tugas Kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai...juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada resiko, resiko akan saya tanggung," ujar sang Brigjen yang disambut tepuk tangan. Sambil menambahkan "ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut,"

Dalam TR itu, selain Brigjen Hasanuddin, Kapolri juga merotasi sejumlah Pati. Mereka antara lain Irjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri. Gatot sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial dan Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri.

Sementara, untuk Posisi Dirtipidkor yang ditinggalkan Wiyagus akan diisi oleh Kombes Pol Erwanto Kurniadi yang sebelumnya menjabat Wadirtipidkor Bareskrim Polri. Posisi Wadirtipidkor akan diisi oleh Kombes Pol Djoko Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim. (ayp)

#Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan