IDI Dukung Program Makan Gratis Untuk Anak Sekolah Era Presiden Prabowo

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Oktober 2024
IDI Dukung Program Makan Gratis Untuk Anak Sekolah Era Presiden Prabowo

Seorang siswi menunjukan menu makan saat simulasi penerapan program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). (ANTARA/Azmi Samsul Maarif/aa).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pihaknya mengejar tiga program percepatan (Quick Win), yakni skrining kesehatan, pembangunan RS di daerah-daerah, serta penanganan tuberkulosis.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan kesiapan untuk membantu mengawal pelaksanaan program-program kesehatan pemerintahan yang baru.

"Kita siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mengawal dan bersama-sama pemerintah untuk program-program kesehatan," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr.dr. M. Adib Khumaidi Sp.OT dalam acara peringatan ulang tahun ke-74 IDI di Jakarta, Kamis.

Di siap mendukung pelaksanaan program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintahan baru, termasuk program makan gratis untuk anak sekolah, penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan rutin, serta peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif.

Baca juga:

Isi Menu 441 Kilo Kalori Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SDIT Al Ihsan Jaksel

Adib menyampaikan, peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif akan mengefisienkan pembiayaan kesehatan.

"Karena akan muncul sebuah upaya partisipasi masyarakat untuk kemudian mereka menjadi sehat," katanya.

Adib mengemukakan perlunya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, termasuk dokter, bidan, perawat, dan tenaga laboratorium.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berperan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

"Kita bicara tentang pengelolaan tenaga kesehatan, tidak bisa kemudian hanya dibebankan kepada pusat saja, harus ada daerah," katanya. (*)

#Makan Bergizi Gratis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
BGN dikabarkan mengentikan sementara program MBG, karena dana operasional tak cukup. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas
Penguatan data menjadi prioritas BGN untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas
Indonesia
BGN Bakal Tutup Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Singgung Praktik Jual Beli Titik SPPG
BGN menata ulang 27.820 SPPG dan menegaskan akan menutup dapur MBG yang tidak sesuai standar. Praktik jual beli titik SPPG ikut disorot dalam evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
BGN Bakal Tutup Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Singgung Praktik Jual Beli Titik SPPG
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Bagikan