Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron terlibat silang pendapat terkait penunduran diri massal pegawai lembaga antirasuah.
Menyikapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tidak semua pimpinan KPK memiliki sikap yang sepenuhnya berpihak pada penguatan kelembagaan tersebut.
"Sejauh ini beberapa orang (pimpinan KPK) justru malah terlihat ingin menciptakan situasi buruk dalam internal kelembagaan KPK, baik dari sisi pernyataan maupun tindakan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Baca Juga
Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK
Kurnia meminta KPK membenahi pola kepemimpinan. Ia pun meminta para pimpinan KPK mengurangi gimik. Pasalnya, KPK di bawah kepemimpinan Filri Bahuri saat ini berada pada ambang batas kepercayaan publik.
"Solusi bagi KPK yang paling tepat saat ini adalah membenahi pola kepemimpinan. Terutama mengurangi gimik politik serta menghilangkan serangkaian kontroversi," tegas dia.
Sejak Januari sampai Juni tahun ini, kata Kurnia, setidaknya empat lembaga survei menyebutkan KPK tidak lagi menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik.
"ICW juga memahami beban moral KPK saat ini semakin berat. Terutama pasca-Firli Bahuri terbukti dua kali melanggar kode etik KPK," kata Kurnia.
Sebelumnya, Ghufron mengistilahkan KPK sebagai tempat pertempuran, sehingga dia lebih menghargai orang-orang yang masih bertahan di KPK. Ghufron menyebut KPK adalah candradimuka bagi para pejuang antikorupsi.
"Tapi kami sangat berbesar hati dan berbangga kepada mereka yang bertahan di dalam KPK bersama kami kini dengan segala kekurangan KPK saat ini. Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Selamat kepada mereka yang masih mampu setia mencintai KPK," ujar Ghufron.
Baca Juga
Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Hal itu dibalas sesama pimpinan KPK, Nawawi Pomolango. Bagi Nawawi, para pegawai KPK yang akhirnya memilih mundur dari lembaga antikorupsi seharusnya tidak dipandang sebelah mata.
"Ini bukan soal pejuang dan pecundang, tapi pilihan dengan pemikiran," kata Nawawi. (Pon)
