HTI Curhat ke DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 10 Mei 2017
HTI Curhat ke DPR

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (9/5). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang rapat pimpinan DPR RI, lantai 3 Gedung Nusantara 3. HTI melakukan audiensi pasca pemerintah menyatakan akan membubarkan HTI lantaran tak sesuai dengan UU keormasan dan bertentangan dengan Pancasila.

Pertemuan itu dihadiri Ketua DPP HTI M Karim dan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Ismail mengatakan pembubaran HTI oleh pemerintah sama sekali tak memiliki dasar hukum.

"Kami mohon perundingan dan dukungan sebagai wakil rakyat untuk permasalahan ini," ucap Ismail.

Kegiatan dakwah anti-Pancasila yang dialamatkan kepada HTI juga tak berdasar. Islam, kata Ismail, tak pernah bertentangan dengan Pancasila. "Hak konstitusional untuk melakukan kegiatan dakwah ajaran Islam," katanya.

Menurut Ismail, dalam UU Ormas Pasal 59, sebuah ormas dilarang menyampaikan dan mengembangkan paham yang berentangan dengan Pancasila.

"Yakni, atheisme, leninisme dan marxisme. HTI tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila. Khilafah itu ajaran Islam," papar Ismail.

Selama 20 tahun berdiri, HTI konsen pada dakwah-dakwah dan melakukan pembinaan kepada generasi muda.

"Agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian, kokoh dan mulia akhlaknya," tukas Ismail.

Sementara Fadli Zon mengaku, akan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh HTI. Menurutnya, pemerintah telah melanggar UU berserikat, berkumpul dan berpendapat dalam pembubaran HTI.

"Apa yang menjadi wewenang pemerintah adalah melakukan pengawasan, ada satu kebijakan yang menjadi pelanggaran UU khususnya UU 13 tentang Ormas," kata Fadli.

Fadli menegaskan bahwa dalam UU Ormas jelas ada tentang ajaran yang bertentangan Pancasila yakni komunisme, marxisme dan leninisme.

"Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan gegabah dalam menghukum. Akan meneruskan ke pemerintah dan meninjau kembali pencabutan HTI," kata Fadli.

Menurutnya, dalam pembubaran ini pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan melampaui kewenangan hukum. "Membubarkan ormas tidak mudah, pemerintah tidak boleh gegabah karena efeknya akan menjadi bumerang," kata Fadli.

"Pemerintah menimbulkan kegaduhan baru dengan sewenang-wenang membubarkan sebuah ormas tanpa didasari dengan keputusan hukum," tegas Fadli. (Ayp)

Baca juga berita lain tentang pembubaran HTI dalam berita: Ini Kata Menteri Agama Terkait Pembubaran HTI

#Fadli Zon #HTI #Hizbut Tahrir
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Tiga agenda musik Dongker batal setelah muncul dugaan intervensi. Fadli Zon menanggapi persoalan tersebut dan membandingkan kebebasan berekspresi era Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 November 2026
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Indonesia
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Fadli Zon menilai kerja sama promosi antara pemerintah dan selebritas maupun kreator konten merupakan praktik yang lazim dilakukan.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Indonesia
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
KMI 2026 digelar di Makassar pada 30 Oktober–1 November. Sebanyak 500 delegasi akan membahas royalti, hak cipta, AI, dan ekosistem musik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
Indonesia
Indonesia Dorong UNESCO Terapkan Tata Kelola AI Yang Etis dan Transparan
memperkuat kontribusi UNESCO dalam menghadapi tantangan global, Indonesia mengajukan tiga prioritas utama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Indonesia Dorong UNESCO Terapkan Tata Kelola AI Yang Etis dan Transparan
Fun
Rumah Bing Slamet di Tanah Tinggi Kini Jadi Museum, Abadikan Jejak Sang Maestro
Rumah Bing Slamet di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, kini menjadi Museum Bing Slamet dengan koleksi sejarah, memorabilia, dan fasilitas interaktif.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Rumah Bing Slamet di Tanah Tinggi Kini Jadi Museum, Abadikan Jejak Sang Maestro
Indonesia
3 Negara Barengan Ajukan Tari Zapin Sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Fadli berharap pengajuan seni tradisional Melayu ini bisa memperkuat visibilitas Zapin di tingkat global serta menunjukkan keragaman ekspresi budaya di kawasan Asia Tenggara
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
3 Negara Barengan Ajukan Tari Zapin Sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Indonesia
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang sudah direncanakan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi aset-aset budaya.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Tradisi
Digagas Orang Polandia, Taman Mini Indonesia Pertama di Eropa Ekspansi Sasar Skandinavia
Taman Mini Indonesia di Polandia siap diperluas! Kementerian Kebudayaan bakal tambah anjungan rumah adat lintas provinsi di Eropa. Cek detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Digagas Orang Polandia, Taman Mini Indonesia Pertama di Eropa Ekspansi Sasar Skandinavia
Indonesia
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Adanya efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada revitalisasi Keraton Surakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Indonesia
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Deklarasi negara-negara BRICS juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Bagikan