Honor Daerah Belum Turun, Puluhan Guru TK Mengadu ke Anggota Dewan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 19 Februari 2018
Honor Daerah Belum Turun, Puluhan Guru TK Mengadu ke Anggota Dewan

Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitranto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Puluhan guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tanta, Kabulapaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengadukan nasibnya ke anggota dewan setempat karena hingga kini belum mendapatkan honor daerah.

Salah satu guru TK, Jumriah di Tanjung mengaku sudah mengabdi sebagai guru selama 20 tahun lebih, namun belum jelas nasibnya diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap atau tidak.

"Kami hanya berharap bisa mendapatkan tunjangan dari Pemerintah daerah karena selama ini honor yang diberikan masih minim," jelas Jumriah seperti dilansir Antara, Minggu (18/2).

Saat ini Jumrian dan puluhan guru TK di wilayah ini hanya menerima honor Rp 500 ribu per bulan. Padahal masa kerja mereka cukup lama bahkan ada yang 20 tahun lebih. Hal ini disampaikan Jumriah saat pertemuan Kerja Kelompok Guru dengan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong.

Anggota komisi III, Jurni menyampaikan, sebenarnya honor guru TK mulai tahun ini sudah dinaikkan menjadi Rp 700 ribu per bulan.

"Para guru TK ini mengharapkan dapat SK Bupati sebagai Pegawai Tidak Tetap agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah," jelas Jurni.

Selain itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017 yang mewajibkan guru non PNS wajib mengantongi SK dari Pemerintah daerah untuk mendapatkan.

Jurni menyampaikan para guru juga mengharapkan pemberian SK merata bagi semua guru baik yang berijasah SMA maupun S1 agar bisa mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Di hadapan puluhan guru Jurni menyatakan dukungannya untuk memperjuangkan nasib mereka agar bisa mendapatkan SK Bupati sebagai pegawai tidak tetap. Termasuk peningkatan fasilitas sekolah khususnya TK dan PAUD. (*)

#Guru
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
Kabar Baik! Mau Dibuka Seleksi 139 Ribu CPNS Guru Bebas Syarat Sertifikat PPG
Kemendikdasmen siap buka 139 ribu formasi CPNS Guru. Terbuka untuk umum, fresh graduate S1/D-IV bisa daftar tanpa syarat sertifikat PPG.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Kabar Baik! Mau Dibuka Seleksi 139 Ribu CPNS Guru Bebas Syarat Sertifikat PPG
Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Pengangkatan Guru Kembali ke Pemerintah Pusat, Prabowo Janjikan Rekrut Dari Kampus Terbaik
Penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Pengangkatan Guru Kembali ke Pemerintah Pusat, Prabowo Janjikan Rekrut Dari Kampus Terbaik
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Pemerintah memberi peluang guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. PPPK penuh waktu juga bisa mengikuti seleksi CPNS yang dibuka awal 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Indonesia
Pemerintah Harus Prioritaskan Perubahan Status PPPK jadi ASN ke Guru di Wilayah Terpencil
Para guru yang berstatus sebagai PPPK telah memberikan kontribusi besar dalam menjalankan tugas pendidikan di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Harus Prioritaskan Perubahan Status PPPK jadi ASN ke Guru di Wilayah Terpencil
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Bagikan