Honor Daerah Belum Turun, Puluhan Guru TK Mengadu ke Anggota Dewan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 19 Februari 2018
Honor Daerah Belum Turun, Puluhan Guru TK Mengadu ke Anggota Dewan

Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitranto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Puluhan guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tanta, Kabulapaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengadukan nasibnya ke anggota dewan setempat karena hingga kini belum mendapatkan honor daerah.

Salah satu guru TK, Jumriah di Tanjung mengaku sudah mengabdi sebagai guru selama 20 tahun lebih, namun belum jelas nasibnya diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap atau tidak.

"Kami hanya berharap bisa mendapatkan tunjangan dari Pemerintah daerah karena selama ini honor yang diberikan masih minim," jelas Jumriah seperti dilansir Antara, Minggu (18/2).

Saat ini Jumrian dan puluhan guru TK di wilayah ini hanya menerima honor Rp 500 ribu per bulan. Padahal masa kerja mereka cukup lama bahkan ada yang 20 tahun lebih. Hal ini disampaikan Jumriah saat pertemuan Kerja Kelompok Guru dengan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong.

Anggota komisi III, Jurni menyampaikan, sebenarnya honor guru TK mulai tahun ini sudah dinaikkan menjadi Rp 700 ribu per bulan.

"Para guru TK ini mengharapkan dapat SK Bupati sebagai Pegawai Tidak Tetap agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah," jelas Jurni.

Selain itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017 yang mewajibkan guru non PNS wajib mengantongi SK dari Pemerintah daerah untuk mendapatkan.

Jurni menyampaikan para guru juga mengharapkan pemberian SK merata bagi semua guru baik yang berijasah SMA maupun S1 agar bisa mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Di hadapan puluhan guru Jurni menyatakan dukungannya untuk memperjuangkan nasib mereka agar bisa mendapatkan SK Bupati sebagai pegawai tidak tetap. Termasuk peningkatan fasilitas sekolah khususnya TK dan PAUD. (*)

#Guru
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Buka Seleksi PPG Syarat Wajib Jadi Guru di RI, Minimal IPK 3 Lulusan D-IV
Kemendikdasmen membuka Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Tahun 2026 mulai hari ini hingga 25 Juli.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Kemendikdasmen Buka Seleksi PPG Syarat Wajib Jadi Guru di RI, Minimal IPK 3 Lulusan D-IV
Indonesia
Dihadapan Ulama, Prabowo Sebut Alasan Gaji Guru Kecil
Kepala Negara menegaskan, kebocoran sistemik yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun setiap tahunnya tersebut kini sedang diperbaiki secara masif oleh jajaran Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
 Dihadapan Ulama, Prabowo Sebut Alasan Gaji Guru Kecil
Indonesia
Insentif Guru Madrasah Non ASN Cair Akhir Juni 2026, Tiap Guru Terima Rp 1,5 Juta
Kementerian Agama memastikan insentif guru madrasah non ASN mulai cair pada akhir Juni 2026. Setiap penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Insentif Guru Madrasah Non ASN Cair Akhir Juni 2026, Tiap Guru Terima Rp 1,5 Juta
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
P2G menilai Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak di pendidikan maupun perdagangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Bagikan