[HOAKS atau FAKTA]: Usul Hak Angket dari Anies dan Ganjar Ditolak Puan Maharani

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Selasa, 26 Maret 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Usul Hak Angket dari Anies dan Ganjar Ditolak Puan Maharani

Foto: Dok. Turn Back Hoaks

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih ramai dibahas di media sosial. Di YouTube, contohnya, beredar sebuah video yang mengambil thumbnail KUMPARAN TV.

Thumbnail itu menampilkan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang memimpin rapat. Lalu video itu ditulisi takarir (caption) yang menyatakan bahwa Puan Maharani tegas menolak usulan hak angket dari Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar Pranowo.

SUMBER

https://perma.cc/6J7R-2BNA (Youtube)

NARASI

GEGER SORE INI || PUAN BERBEDA PANDANGAN TOLAK HAK ANGKET USULAN GANJAR ANIES HANYA KARENA INI

BERITA TERBARU
PUAN BERBEDA PANDANGAN PUAN TEGAS MENOLAK USULAN HAK ANGKET DARI GANJAR ANIES

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : AirPods Memancarkan Radiasi yang Berbahaya bagi Tubuh

FAKTA

Setelah penelusuran tim Turn Back Hoax (Mafindo), informasi tersebut adalah keliru.

Gambar thumbnail yang menampilkan Puan Maharani sedang memimpin rapat tersebut merupakan gambar suasana rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Foto aslinya dimuat pada situs antarafoto.com dengan judul “Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR”.

Narasi pada awal video yang membahas tetang Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tengah pasang kuda-kuda untuk membela pasangan calon presiden / cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut bersumber dari artikel disway.id berjudul “Yusril Ihza Mahendra Pasang Kuda-Kuda Hadapi Gugatan Kubu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud di MK”.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: NASA Prediksi Kiamat Internet Terjadi Tahun Depan

Selanjutnya, narator dalam video tersebut membacakan artikel dari kompas.tv yang berjudul “Duga Kubu Anies dan Ganjar Mau Batalkan Hasil Pilpres Via MK, Yusril: Kami Telah Bersiap-siap”.

Artikel ini membahas Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Yusril Ihza Mahendra yang menduga kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Narasi selanjutnya masih membahas Yusril Ihza Mahendra yang menduga kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan menggugat ke MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024.

Lalu, Ketua DPR Puan Maharani saat ini belum pernah berkomentar apa pun soal hak angket kecurangan Pemilu 2024.

KESIMPULAN

Faktanya tidak ditemukan informasi terkait Puan tegas menolak usulan hak angket dari Ganjar dan Anies. (knu)

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Minta Maaf karena Kecurangan Pemilu Terbongkar

##HOAKS/FAKTA #Hoax Atau Fakta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Beredar informasi peserta Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara dipungut bayaran. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Bagikan