[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juni 2021
[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh

Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akun Facebook Indra Utama (fb.com/indra.utama.522) pada 11 Juni 2021 mengunggah foto yang memperlihatkan surat berkop “Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru” yang beirisi perintah pengembalian vaksin COVID-19 terkait dengan adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh Pemkot Pekanbaru, Riau ke grup PEKANBARU KOTA BERTUAH dengan narasi sebagai berikut:

“VAKSIN
OH…
VAKSIN

Keampuhan vaksin masih tarik ulur, tapi rakyat dipaksa untuk vaksin. Negara sendiri sulit sebenarnya untuk menjamin ke saktian vaksin ini dalam menghadapi virus corona.

Baca Juga:

Yogyakarta Buka Pusat Vaksinasi Difabel

Tapi rakyat dipaksa, bagi yang tidak mau di vaksin, jika rakyat berurusan dengan negara tidak dilayani.
Negeri apalah gaknya ni????”

Sumber: https://archive.ph/T9nw1 (Arsip)


FAKTA

Kebijakan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari rumah-rumah sakit di wilayah Kota Pekanbaru diambil karena adanya ketidaksesuaian antara data vaksin di rumah sakit dan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Tempo, ditemukan informasi bahwa Pemkot Pekanbaru memang sempat menarik vaksin Covid-19 dari seluruh rumah sakit di wilayahnya.

Namun, alasan penarikan vaksin Covid-19 tersebut bukan karena tidak ampuh, melainkan untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Arnaldo Eka Putra mengatakan pihaknya menarik vaksin Covid-19 di semua rumah sakit pada 8 Juni 2021. “Sudah kita tarik semua vaksin di 28 rumah sakit. Totalnya ada 916 vial vaksin Covid-19,” ujar Arnaldo pada 10 Juni 2021. Artinya, terdapat 6.190 dosis vaksin yang ditarik sementara.

Menurut Arnaldo, vaksin yang terdapat di rumah-rumah sakit di Pekanbaru ditarik karena adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi.

“Penarikan dosis vaksin karena terdapat data yang tidak cocok. Kita menemukan data vaksin di rumah sakit yang tidak sesuai dengan jumlah persediaan dosis vaksin,” ujarnya.

Tangklapan layar hoaks penarikan vaksin. Foto: Mafindo)
Tangklapan layar hoaks penarikan vaksin. Foto: Mafindo)

Data jumlah vaksin, kata dia, seharusnya terdapat dalam Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). “Yang jadi persoalan, vaksin disuntikan, tapi tidak cocok dengan data P-care,” ujarnya. Arnaldo mengatakan pihak rumah sakit mestinya memasukkan data warga yang sudah suntik vaksin dalam data P-Care. Data ini kemudian masuk dalam sistem komputer.

Penjelasan Arnaldo terkait penarikan vaksin Covid-19 itu juga diberitakan oleh Hallo Riau.

Menurut dia, kebijakan tersebut diambil setelah adanya evaluasi pelaksanaan vaksin Covid-19 oleh Pemkot Pekanbaru. Rumah-rumah sakit sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 dinilai tidak melakukan proses pendataan dengan baik.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Pemkot Pekanbaru, Riau menarik vaksin COVID-19 karena keampuhan vaksin masih tarik ulur merupakan klaim yang menyesatkan. Faktanya, bukan karena keampuhan vaksin masih tarik ulur. (Knu)

Baca Juga:

Panglima dan Kapolri Yakin Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai

##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks #COVID-19 #Vaksinasi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyebut 95 persen kepala desa tak berguna. Benarkah demikian? Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim 'rektor UGM dipilih langsung oleh Jokowi'.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Menkeu Purbaya temukan emas 3.5 ton yang tertimbun di bandara IMIP Morowali. Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dikepung Siklon 97s, Badai Besar dan Hujan Ekstrem bakal Terjadi di Pulau Jawa
Beredar informasi Siklon 97s bakal mengepung pulau Jawa. Cek kebenaran informasi cuaca via BMKG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dikepung Siklon 97s, Badai Besar dan Hujan Ekstrem bakal Terjadi di Pulau Jawa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Bagikan