Panglima dan Kapolri Yakin Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juni 2021
Panglima dan Kapolri Yakin Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai

Kapolri dan Panglima TNI. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehtan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Kamis (17/6).

Vaksinasi ini ditarget 10 ribu orang dengan sasaran masyarakat umum seperti lansia, dewasa dan pra lansia. Selain Kota Bandung, vaksinasi ini diikuti warga Kabupaten Bandung, Cimahi, Sumedang dan Garut.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi

Menurut Kapolri, program vaksinasi ini terus digenjot disejumlah daerah. Bahkan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu, yakin program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan 1 juta vaksinasi dalam sehari.

"Ini dalam rangkat menindaklanjuti program vaksinasi presiden 1 juta orang 1 hari," kata Sigit dalam keterangannya.

Menurut dia, dalam mendukung program presiden, potensi TNI dan Polri serta pemda harus dimaksimalkan dengan baik.

"Mohon dukungan sosialisasi ke masyarakat bagi yang belum vaksin agar datang di titik tertentu yang telah ditentukan," ungkap mantan Kabareskrim Polri ini.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mendukung program vaksinasi presiden dengan target 1 juta 1 hari dan berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Panglima TNI dan Kapolri. (Foto: Antara)
Panglima TNI dan Kapolri. (Foto: Antara)

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto optimis program 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari dapat terlaksana. Pihaknya bersama Polri telah merencanakan 100 titik lokasi vaksinasi dengan 4.000 orang peserta, sehingga dapat dicapai 400.000 orang per hari. Sementara 600.000 orang lagi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

"Nantinya pada Juli kita akan melaksanakan vaksinasi satu juta per hari. Optimis bisa tercapai. Bahkan bisa lebih dan harapan kita semua program ini bisa sesuai rencana dan target yang kita inginkan," katanya, Kamis (17/6).

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito juga berharap, semua elemen turut menyukseskan program vaksinasi nasional ini.

"Tolong terus edukasi dan sosialisasikan ke masyarakat. Termasuk sosialisasikan, walau pun sudah divaksin tetap menggunakan masker. Karena itu menjadi salah satu hal penting untuk memutu mata rantai Covid-19," pesannya.

Sebelumnya, Pemerintah terus mengintensifkan guliran vaksinasi COVID-19 untuk dapat mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi terutama di daerah dengan tingkat interaksi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.

"Kita ingin ada percepatan-percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport, dan juga pelabuhan, karena di situlah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Panglima TNI-Kapolri Tinjau Langsung Vaksinasi di Daerah yang Alami Lonjakan Kasus COVID-19

#Kapolri #Panglima TNI #COVID-19 #Satgas COVID-19 #Vaksinasi #Vaksin Covid-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Insiden terkendala oleh kabel
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Bagikan