[HOAKS atau FAKTA]: Anggota DPR Terima Amplop Sogokan saat Rapat

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 24 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota DPR Terima Amplop Sogokan saat Rapat

Ilustrasi. (Foto: Pixabay/Ekoanug)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR dikabarkan mendapatkan amplop sogokan saat tengah rapat. Informasi ini diunggah akun X “ZulkifliLubis69”.

Akun itu membagikan video yang memperlihatkan seorang anggota DPR menerima amplop saat rapat.

Narasi

“KORUPSI SUDAH MENJADI BUDAYA DI NEGFI KONAHA Perhatikan AMPLOP Kuning Langsung Simpan Di Bawah Meja”

“BEJATT, Perhatikan pria berbatik kuning dibelakang, ada amplop KUNING dimap saat dia tanda tangan, dengan cepat langsung dimasukan kolong meja, isi uang sogokan??? RAPAT DPR KOMISI VI DENGAN PERTAMINA TERKAIT KORUPSI PERTAMAX OPLOSAN.”

(Dok Turn Back Hoaks)

Fakta

Ternyata, informasi tersebut adalah hoaks. Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “anggota DPR RI terima amplop saat sidang a” ke kolom pencarian Google.

Hasil penelusuran mengarah ke video unggahan kanal YouTube KompasTV “[FULL] Klarifikasi DPR Viral Video Terima Amplop Coklat Saat Rapat dengan Pertamina”.

Dalam video yang tayang pada Kamis (13/3/2025) itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan amplop tersebut merupakan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Anggota DPR yang menerima amplop, Herman Khaeron menjelaskan kalau dirinya belum sempat mengambil SPPD sehingga Sekretariat DPR RI memberikan uang SPPD saat rapat antara Komisi VI dengan Pertamina.

SPPD merupakan salah satu hak yang didapat anggota DPR yang menjalankan tugas dinas ke luar kota.

Dalam perjalanan dinas, mereka berhak menerima tunjangan, termasuk uang harian.

Kesimpulan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan amplop tersebut merupakan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Unggahan video berisi klaim “anggota DPR RI terima amplop sogokan saat rapat kerja dengan Pertamina” merupakan konten yang menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #DPR RI #Berita
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demi MBG, Ratusan Perusahaan BUMN Ditutup Tahun Ini
Pemerintah dikabarkan akan menutup ratusan perusahaan BUMN di akhir tahun 2026.
Yusuf Abdillah - 45 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: Demi MBG, Ratusan Perusahaan BUMN Ditutup Tahun Ini
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Laran Orang Tua Kasih Nama Anak dari Karakter Fiksi dan Film Kartun
Beredar informasi Dukcapil melarang orang tua menamai anak berdasarkan karakter fiksi maupun film kartun. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Laran Orang Tua Kasih Nama Anak dari Karakter Fiksi dan Film Kartun
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Rieke Diah Pitaloka mendukung percepatan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026, namun meminta kewenangan negara tetap dibatasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
AMPB menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Metro Jaya Minta Warga tak Khawatir
Polda Metro Jaya meminta warga tetap tertib saat aksi demo 27 Agustus 2026 di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Metro Jaya Minta Warga tak Khawatir
Bagikan