Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk memberantas terorisme. Usulan ini muncul setelah kejadian kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di rutan Mako Brimob bebebrapa waktu yang lalu.
Koopssusgab TNI pernah dibentuk Moeldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015 lalu, untuk menghadapi terorisme di Indonesia. Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) AL dan Detasemen Bravo 90 dari Paskhas AU.
Pada saat peresmian Koopssusgab tiga tahun lalu, pasukan gabungan itu diberi pelatihan dan pembinaan untuk dapat menyusun doktrin dan pemetaan terorisme. Namun, Moledoko mengatakan kini sudah dibekukan, sehingga perlu persetujuan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali.
"Saya sudah laporkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, dan beliau tertarik. Nanti kita akan bicarakan dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/5).
Lalu bagaimana reaksi publik atas usulan itu? Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori mempertanyakan keinginan pemerintah untuk menghidupkan kembali Koopssusgab. Menurut dia, pemerintah seharusnya dapat menahan diri dan menunda wacana tersebut di tengah peristiwa yang terjadi saat ini.
"Semuanya harus calling down dulu, janganlah membuat kelembagaan dalam situasi yang lagi galau dan emosi. biarlah lembaga aparat hukum bekerja dulu dan tentu aparat yang lainnya yang punya tugas yang sama," Kata Syaiful, Rabu (16/5).
Fokus Revisi UU Teroris
Syaiful menyarankan pemerintah agar lebih fokus menyamakan pandangan dengan DPR untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme. Apalagi, dia mengklaim pembahasan RUU terkendala lantaran pemerintah belum memiliki persamaan persepsi. "Jangan sampai publik menilai DPR yang menunda," imbuh dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai membuat lembaga dalam keadaan seperti saat ini justru tidak akan efektif. Terlebih, pemerintah saat ini sudah banyak memiliki Badan maupun Lembaga yang menangani teroris seperti Densus 88 dan BNPT.
"Kenapa lembaga BIN, BNPT, Densus 88 tidak dioptimalkan? Kalo nanti membentuk badan atau lembaga baru justru saya khawatir akan tumpang tindih dan pemborosan. Apalagi belum memiliki payung hukumnya, lalu pakai dasar hukum apa lembaga baru tersebut," tutur dia.
Butuh Perpres
Berbeda dengan Syaiful, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan keinginan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali Koopssusgab TNI untuk menangani terorisme langkah tepat. "Sudah tepat sesuai amanat Undang-undang Pertahanan Negara dan UU TNI," kata perempuan yang karib disapa Nuning ini.
Menurut Nuning, saat ini yang perlu dibuat adalah Peraturan Presiden terkait tugas Koopssusgab TNI agar bisa bersinergi dengan Densus 88 Polri. Alasannya, saat ini Komando Pasukan Khusus dan Komando Satuan Khusus masih di bawah pembinaan masing-masing angkatan karena tugas pokok dan fungsi mereka saat ini hanya sebagai pelengkap pasukan reguler.
Nuning menjabarkan Pasukan Khusus dibentuk sebagai ujung tombak pasukan reguler di masing-masing angkatan dalam skala perang terbuka. “Setiap pasukan khusus memiliki standar keahlian yang berbeda sesuai ciri khas dan karakteristik setiap operasi tempur," tandas mantan anggota Komisi I DPR itu. (Pon)
