Hendardi: Mutasi Jabatan oleh Jenderal Gatot Cacat Administrasi

MerahPutih.com - Tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan mutasi 85 perwira tinggi (Pati) TNI menjelang akhir masa jabatannya tidak melanggar hukum. Tapi, hal itu dinilai tidak etis karena melanggar kepatutan dalam berorganisasi.

"Jika mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengisian jabatan-jabatan tinggi madya dan utama yang mensyaratkan adanya pertimbangan dari Tim Penilai Akhir (TPA) dan persetujuan presiden maka mutasi tersebut bisa dianggap cacat administratif," Ketua SETARA Institute Hendardi melalui keterangan tertulis, Rabu (6/12).

Hendardi menegaskan, larangan mutasi di masa akhir jabatan di lingkungan TNI memang tidak detail. Hal itu disebabkan prinsip kepatuhan pada pimpinan dan dianggap sebagai urusan rumah tangga TNI, maka Panglima TNI memiliki kewenangan tak terbatas dalam soal mutasi.

"Karena itu di masa yang akan datang perlu dipikirkan suatu regulasi yang mengikat terkait mutasi di masa transisi kepemimpinan. Belajar dari UU Pilkada dan UU ASN, larangan mutasi itu jelas diatur tata caranya, termasuk larangan mutasi di masa transisi," kata Hendardi menambahkan.

Dalam kaitan kepala daerah larangan itu ditujukan untuk menghindari politicking suatu jabatan dalam kontestasi politik. Menurutnya jabatan Panglima TNI juga harus dipandang sebagai jabatan publik dan politis karena pengisian jabatan ini dilakukan melalui mekanisme politik juga, yakni melalui presiden dan persetujuan DPR.

"Oleh karena itu, mutasi di ujung masa jabatan Gatot Nurmantyo, bisa juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi politik yang mungkin saja menguntung Gatot atau tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang tidak satu visi dengan Gatot," tegas Hendardi.

Terkait mutasi jabatan itu, Hendardi menegaskan, ke depan harus diatur lebih detail, sehingga mutasi yang tidak dikehendaki tidak membuat soliditas dan profesionalitas anggota TNI melemah.

"Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dapat saja meninjau ulang mutasi yang dilakukan Gatot jika penempatan-penempatan perwira itu tidak memperkuat organisasi TNI," tukasnya. (*)