Hendak Proses Kasus BLBI, Rachmawati: Alasan Samad Jadi Tersangka

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 19 Februari 2015
Hendak Proses Kasus BLBI, Rachmawati: Alasan Samad Jadi Tersangka

Putri Presiden RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri (kiri). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Mantan politikus Partai Nasdem, Rachmawati Soekarnoputri, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menjadikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dokumen palsu milik Feriyani Lim.

Adik kandung Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut menilai alasan utama Abraham Samad menyandang status tersangka karena keinginan dirinya membongkar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Jelang pilpres saya ingat sekali bahwa Abraham Samad berjanji akan memproses kasus BLBI. Kasus ini kan tidak berdiri sendiri, Megawati juga akan dipanggil," katanya di kediamannya di jalan Jatipadang No. 54, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Putri kandung Presiden Soekarno tersebut menambahkan, sebagai pimpinan lembaga penegak hukum Abraham Samad banyak mengetahui kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat. Saat hendak mengungkap sejumlah kasus besar tentu saja ada pihak yang merasa terusik.

"Karena itulah ia jadi target operasi," sambung Rachmawati. (Baca: Harapan Sosiolog UI, Badrodin Haiti Stop Kriminalisasi Pimpinan KPK)

Bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyayangkan sikap kepolisian yang melakukan kriminalisasi kepada pimpinan KPK. Sebab dengan melakukan praktek kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, maka aksi pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal, bahkan tidak mustahil akan kandas.

"Presiden katakan bahwa jangan ada kriminalisi kepada pimpinan KPK, namun Polri tetap lakukan hal itu," tandasnya.

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, Selain Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Bambang dituding menghadirkan saksi palsu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010 silam dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). (bhd)

#Rachmawati Soekarnoputri #KPK Vs Polri #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan