Heboh Jokowi Pakai Makelar, Ini Kata Tantowi Yahya

Eddy FloEddy Flo - Senin, 09 November 2015
Heboh Jokowi Pakai Makelar, Ini Kata Tantowi Yahya

Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya saat mengunjungi pasar antik di Jalan Surabaya, Jakarta. (foto/Twitter @Tantowiofficial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, Tantowi Yahya meyakini jika pertemuan presiden Joko Widodo dengan presiden Amerika Serikat Barack Obama beberapa saat lalu sudah diatur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI di Washington.

Keyakinan Tantowi diperkuat karena sebelum kedatangan Joko Widodo ke Amerika Serikat, dirinya telah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat. Anggota fraksi Golkar ini memahami sistem protokol diplomatik dalam setiap interaksi antar kepala negara.

"Saya masih yakin pertemuan dengan Obama diatur lewat Kemenlu dan KBRI Washington. Ini juga yang dikonfirmasi ketika saya bertemu Dubes AS beberapa hari sebelum presiden bertolak ke AS," tulisnya melalui pesan singkat kepada merahputih.com, Senin (9/11).

Pria berumur 55 tahun ini tidak menampik adanya makelar untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Meskipun makelar tersebut hanya mengatur pertemuan antara presiden Barack Obama dengan pihak swasta. Tanto yang sebelum jadi anggota DPR dikenal publik sebagai musisi dan presenter itu membenarkan bahwa lobbyst atau makelar hanya bertindak menjembatani pertemuan presiden dengan pihak swasta.

"Tapi pertemuan-pertemuan lain dengan pihak swasta termasuk dengan mengumpulkan media biaa saja diatur lobbyist (makelar) karena itu memang lazim dilakukan," tambahnya.(yni)

Baca Juga:

  1. Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
  2. Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
  3. #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
  4. Terkuak, Temui Obama Jokowi Gunakan Jasa Makelar
  5. Surya Paloh: Saya Bukan Makelar Kasus

 

#Makelar #Makelar Pertemuan Jokowi-Obama #Barack Obama #Komisi I DPR #Tantowi Yahya
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan