Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Februari 2022
Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mematangkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (15/2).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengedepankan konsep Indonesiasentris, sebagaimana cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yang ingin menempatkan Kalimantan sebagai pusat pemerintahan.

"Konsepsinya ibu kota negara baru ini merupakan penjabaran dari Indonesiasentris dan secara historis apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 1960 sudah menempatkan Kalimantan itu sebagai koridor strategis guna menatap masa depan dunia yang berada di Pasifik," kata Hasto dalam webinar yang bertemakan Sharing Session tentang IKN Baru Indonesia, Jumat (18/2).

Baca Juga:

Berbagai Aturan Turunan Ibu Kota Baru Setelah Jokowi Teken UU IKN

Mahasiswa doktoral Universitas Pertahanan ini menjelaskan bahwa Kalimantan sebagai IKN sudah sebagai konsekuensi geopolitik Indonesia.

"Mengingat di depan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Lombok hingga ke Selat Makassar," ungkapnya.

Menurut Hasto, pembangunan IKN ini sebenarnya mencerminkan geopolitik dari Soekarno yang mencerminkan suatu kepemimpinan Indonesia yang bebas dari penjajahan.

"Kemudian semangat dunia baru yang demokratis yang mengedepankan eksistensi damai," imbuhnya.

Baca Juga:

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

Hasto juga berharap, desain IKN Baru harus mencerminkan keseimbangan. Bukan hanya modern, tetapi harus sesuai kultur dan budaya Indonesia.

"Mementingkan suatu keseimbangan bagaimana alam raya di Kalimantan, Indonesia dan dunia dengan berbagai filosofi, seperti di Bali dikenal konsepsi Tri Hita Karana," ujarnya.

Tata ruang dan arsitektur IKN, lanjut Hasto, harus mencerminkan kepemimpinan Indonesia, kultur Indonesia, dan halaman Indonesia. Suatu spirit modern city, smarty city, tapi harus didasari oleh nature dan culture Indonesia.

"Itu suatu hal yang penting dan menjadi roh desain arsitektur," imbuhnya.

Karena itu, masih kata anak buah Megawati Soekarnoputri ini, IKN yang bernama Nusantara ini melambangkan jembatan antara histori Indonesia.

"Ini pada dasarnya merupakan suatu jembatan histori antara masa lalu Indonesia dan kemudian mimpi Indonesia membangun peradaban dunia. Inilah yang kita harapkan sebagai suatu core value dalam membangun tata kota dan arsitek dari ibu kota baru," tutup Hasto. (Pon)

Baca Juga:

LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah

#Hasto Kristiyanto #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Kepercayaan ini terlihat dari posisi Megawati yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Indonesia
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
PDIP, kata ia, akan berdiri di depan dalam memelopori kebijakan-kebijakan pro rakyat sesuai arahan dari Megawati pada saat Kongres Ke-6 PDIP di Bali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
Indonesia
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Penunjukan sekjen partai menjadi kewenangan ketua umum.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Indonesia
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Posisi sekjen sempat diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Abolisi adalah hak presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum dengan persetujuan DPR
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Indonesia
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Bagi Sari, keputusan ini demi kebaikan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Indonesia
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Wujud nyata Presiden Prabowo untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Indonesia
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Langkah Prabowo dinilai tepat untuk menjag persatuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Indonesia
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Dasco mengatakan Megawati meminta kader PDIP memberikan dukungan dan kritik apabila ada kebijakan Pemerintah Prabowo yang tidak pro rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Bagikan