Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Februari 2022
Sekjen PDIP Sebut Konsep Pembangunan IKN Penjabaran dari Indonesiasentris

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mematangkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (15/2).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengedepankan konsep Indonesiasentris, sebagaimana cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yang ingin menempatkan Kalimantan sebagai pusat pemerintahan.

"Konsepsinya ibu kota negara baru ini merupakan penjabaran dari Indonesiasentris dan secara historis apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 1960 sudah menempatkan Kalimantan itu sebagai koridor strategis guna menatap masa depan dunia yang berada di Pasifik," kata Hasto dalam webinar yang bertemakan Sharing Session tentang IKN Baru Indonesia, Jumat (18/2).

Baca Juga:

Berbagai Aturan Turunan Ibu Kota Baru Setelah Jokowi Teken UU IKN

Mahasiswa doktoral Universitas Pertahanan ini menjelaskan bahwa Kalimantan sebagai IKN sudah sebagai konsekuensi geopolitik Indonesia.

"Mengingat di depan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Lombok hingga ke Selat Makassar," ungkapnya.

Menurut Hasto, pembangunan IKN ini sebenarnya mencerminkan geopolitik dari Soekarno yang mencerminkan suatu kepemimpinan Indonesia yang bebas dari penjajahan.

"Kemudian semangat dunia baru yang demokratis yang mengedepankan eksistensi damai," imbuhnya.

Baca Juga:

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

Hasto juga berharap, desain IKN Baru harus mencerminkan keseimbangan. Bukan hanya modern, tetapi harus sesuai kultur dan budaya Indonesia.

"Mementingkan suatu keseimbangan bagaimana alam raya di Kalimantan, Indonesia dan dunia dengan berbagai filosofi, seperti di Bali dikenal konsepsi Tri Hita Karana," ujarnya.

Tata ruang dan arsitektur IKN, lanjut Hasto, harus mencerminkan kepemimpinan Indonesia, kultur Indonesia, dan halaman Indonesia. Suatu spirit modern city, smarty city, tapi harus didasari oleh nature dan culture Indonesia.

"Itu suatu hal yang penting dan menjadi roh desain arsitektur," imbuhnya.

Karena itu, masih kata anak buah Megawati Soekarnoputri ini, IKN yang bernama Nusantara ini melambangkan jembatan antara histori Indonesia.

"Ini pada dasarnya merupakan suatu jembatan histori antara masa lalu Indonesia dan kemudian mimpi Indonesia membangun peradaban dunia. Inilah yang kita harapkan sebagai suatu core value dalam membangun tata kota dan arsitek dari ibu kota baru," tutup Hasto. (Pon)

Baca Juga:

LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah

#Hasto Kristiyanto #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Bagikan