Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PDIP merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang dinilai banyak kekurangan.
Jokowi sebelumnya mengatakan, jika ada bukti pelaksanaan pemilu banyak kecurangan silakan melapor sekaligus bukti-buktinya dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga:
Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan justru mulai meragukan independensi Bawaslu di tengah proses Pemilu 2024 saat ini.
"Di dalam praktik, kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Menurut Hasto, Jokowi hanya bersikap normatif lewat pernyataannya yang meminta dugaan kecurangan dilaporkan ke Bawaslu dan MK. "Ya itu suatu sikap normatif," ujar politikus asal Yogyakarta itu.
Baca Juga:
Hasto menambahkan karena independensi Bawaslu diragukan, maka yang bergerak saat ini adalah rakyat. "Rakyat lah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro demokrasi menjadi pengawas," ujarnya.
"Di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," imbuh Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud itu. (Pon)
Baca Juga:
