Hasto Ingatkan Bakal Ada Arus Balik Jika Kekuasaan Menghambat PDIP di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Agustus 2024
Hasto Ingatkan Bakal Ada Arus Balik Jika Kekuasaan Menghambat PDIP di Pilkada

Hasto saat ditemui di Jawa Barat.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah gelombang pertama yang didukung pada Pilkada Serentak 2024 dan bakal melanjutkan pengumuman bakal calon kepala daerah yang dukung pada pilkada 2024 untuk gelombang kedua pada 24-27 Agustus.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah isu yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih kesulitan mencari rekan partai politik lain untuk diajak bekerja sama dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal ini dapat terlihat dari pengumuman terhadap 305 bakal calon kepala daerah yang akan maju di pilkada.

"Buktinya hari ini 305 kami calonkan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Baca juga:

PDIP Solo Menanti Rekomendasi Cawalkot

PDIP percaya kekuatan arus balik dari rakyat bakal muncul ketika kekuasaan menghambat suara rakyat dalam kontestasi politik.

"Kalau ada yang menggunakan kekuasaan untuk menghambat suara rakyat, akan ada arus balik. Itu yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Kami tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, keharmonisan kita sebagai keluarga besar," ujarnya.

PDI Perjuangan, sambung Hasto, juga diarahkan untuk berani dalam menegakkan kebenaran seperti menjadi ajaran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dan Megawati.

"Bung Karno pun masuk penjara karena keyakinannya dan terbukti itu bagian dari ritual seorang pemimpin mendapatkan gemblengan-gemblengan di penjara, yang penting bukan pada masalah korupsi. Prinsipnya, kami digembleng oleh Ibu Mega untuk berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi intimidasi," tegasnya.

#Pilkada 2024 #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan