Hasto Diperiksa KPK, Adian Napitupulu Sebut Disamakan dengan Teroris

Adian Napitupulu mengkritik cara KPK dalam memeriksa Hasto Kristiyanto.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)
MERAHPUTIH.COM - POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyoroti pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Adian mengkritik pemeriksaan yang berlangsung dalam kondisi Hasto mengalami kedinginan.
Adian mengungkap bahwa ada literatur yang menyebut pemeriksaan dalam kondisi terperiksa yang kedinginan termasuk standar pemeriksaan terhadap teroris. Tujuannya ialah agar teperiksa mengakui apa saja yang diinginkan pemeriksa.
Hal itu disampaikan Adian dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6). "Lalu saya carilah interogasi di ruangan dingin itu standar. Itu standar pemeriksaan terhadap teroris, terhadap lawan-lawan musuh negara dan sebagainya," kata Adian.
Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 ini menyampaikan pemeriksaan di KPK yang menyebabkan Hasto kedinginan tidak layak. Saat itu, Hasto masih berstatus sebagai saksi bukan tersangka kasus dugaan korupsi. "Artinya, ketika sekjen masuk ke ruangan itu, dia sudah masuk pada tahap interogasi," ujar Adian.
Baca juga:
Istana Yakin KPK Punya Pertimbangan Periksa Hasto dalam Kasus Harun Masiku
Adian menduga ada maksud lain KPK yang memeriksa Hasto di ruangan yang dingin. Selain itu, ia juga menduga tujuannya ialah agar Hasto dipaksa tunduk di momen pemeriksaan itu.
"(Hasto) dipanggil sebagai saksi lalu masuk ke ruangan itu diperiksa suhunya. Kalau sangat dingin, kayaknya lu bukan saksi. Kenapa? Karena ruangan dingin itu bagian dari desain ruangan untuk melakukan interogasi, membuat tidak nyaman, orang lebih cepat mengaku dan sebagainya," ujar Adian.
Oleh karena itu, Adian mempertanyakan aksi KPK saat memeriksa orang nomor dua di partai berlogo banteng moncong putih itu. Ia bahkan mendorong Menko Polhukam memberi perhatian terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh penyidik KPK.
"Nah, dari rangkaian ini, tolong dong ada penjelasan jelas dari negara, dari KPK, dari Menko Polhukam, ada apa sih? Apakah kalian tidak mampu menundukkan kami dengan argumentasi? Apakah kalian tidak mampu membuat kami menyerah dengan cara yang lain? Sampai kemudian cara-cara yang digunakan seperti itu," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Skeptis dengan Pemanggilan Hasto, Romo Magnis Tegaskan KPK sudah Lama Dikebiri
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

KPK Tahan 3 Orang dari 4 Tersangka Korupsi Proyek Katalis Pertamina Rp 176,4 M

Mercy dan BAIC Eks Wamenaker Noel yang Disembunyikan Anaknya Akhirnya Diserahkan ke KPK

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Nadiem Makarim jadi Tersangka, Bukti Gurita Korupsi sudah ‘Mencengkeram’ Sistem Pendidikan di Indonesia

Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
