Hasto Bantah Tema HUT Ke-51 PDIP untuk Sindir Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 09 Januari 2024
Hasto Bantah Tema HUT Ke-51 PDIP untuk Sindir Jokowi

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: MP/PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan (PDIP) yang mengangkat tema Satyam Eva Jayate disebut tidak ditujukan ke pihak tertentu. Sebab, Satyam Eva Jayate yang memiliki arti 'Pada Akhirnya Kebenaran Akan Menang' menjadi nilai lama yang dianut PDIP.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan PDIP memakai tema Satyam Eva Jayate demi mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

PDIP Minta Prabowo Meralat Ucapan soal Alutsista Era Bung Karno Bekas


"Tentang Satyam Eva jayate. Satyam Eva Jayate bukan hal baru, karena ketika kantor partai ini berdiri, itu sudah kita tuliskan. Itu dari mutiara kebijaksanaan dari Raden Wijaya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (8/1).

Hasto dalam kesempatan yang sama turut menerima pertanyaan lain soal 51 sosok yang diundang dalam HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 10 Januari 2024, satu di antaranya ialah Jokowi.

Dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menyinggung pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden yang menyebut kepala negara punya agenda kenegaraan ke Filipina saat HUT ke-51 PDIP berlangsung.

Menurut Hasto, PDIP merasakan bahwa tugas kenegaraan menjadi urusan yang tidak boleh dilawatkan demi kepentingan bangsa.

Baca Juga:

Beda dengan Prabowo, Puan Salami Anies Usai Debat Capres

"Kemudian terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Tugas kenegaraan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan rakyat," ujarnya.

"Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat, sehingga dua-duanya sama. Tugas presiden Jokowi ke Filipina kami hormati dan kemudian partai kebetulan di dalam ultah partai ini menempatkan seluruh orientasi kami ke akar rumput," sambung Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini mengungkapkan sosok naratetama dalam HUT ke-51 PDIP ialah rakyat sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sampai tingkat RT dan RW.

"VVIP kami, ya, rakyat, wong cilik, akar rumput, sehingga pelaksanaan itu di tingkat RT dan RW. Jadi, pak presiden juga sudah ada tugas di Filipina. Tugas yang penting," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Sepakat dengan Prabowo, Banyak Data Pertahanan Harus Dirahasiakan

#Jokowi #Joko Widodo #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan