PDIP Minta Prabowo Meralat Ucapan soal Alutsista Era Bung Karno Bekas

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 08 Januari 2024
PDIP Minta Prabowo Meralat Ucapan soal Alutsista Era Bung Karno Bekas

Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto meralat pernyataannya mengenai alat utama sistem senjata (alutsista) era Presiden Soekarno banyak yang bekas.

Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, alutsista era Bung Karno menggunakan yang baru dan banyak membantu negara lain merdeka dalam melawan penjajahan.

Baca Juga:

Hasto Sebut Data Prabowo Soal Alutsista Bekas Keliru

"Jadi, tidak ada yang bekas sehingga kami harapkan Pak Prabowo melakukan koreksi atas pernyataannya tadi malam," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (8/1).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyampaikan pada masa Bung Karno, Indonesia memiliki alutsista yang luar biasa dan mampu menjalankan misi-misi pembangunan.

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa peralatan-peralatan, alat-alat kita itu adalah bekas, itu tidak benar. Kita tahu bahwa saat itu kita belum lama merdeka. Lalu pada 1955, kita sudah mengadakan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok," kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan, pada masa Bung Karno, Proklamator RI itu membangun kekuatan pertahanan berdasarkan kesadaran geopolitik, dan melihat kondisi geografis nasional serta memperjuangkan kepentingan nasional yang saat itu diwarnai dengan integrasi Irian Barat dan Papua.

Baca Juga:

Prabowo Balas Serangan Ganjar Soal Alutsista: Bung Karno Hadapi Irian Barat Pakai Peralatan Bekas

Selain itu, Hasto melanjutkan Indonesia bahkan mengirimkan kapal selam kelas Whiskey yang membantu Pakistan berhadapan dengan kolonialisme Inggris.

"Karena Bapak Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah itu membantu Indonesia dengan resolusi jihad pada 10 november 1945, begitu banyak pasukan-pasukan dari Gurgha yang kemudian mendukung Indonesia lewat seruan Bapak Bangsa Pakistan tersebut sehingga kita memberikan sumbangsih, maka Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas bangsa Islam," kata Hasto.

Hasto juga menjelaskan alutsista baru yang digunakan Bung Karno, misalnya seperti dari Yugoslavia. Alutsista tersebut bahkan dikirimkan Bung Karno untuk membantu Aljazair mendapatkan kemerdekaannya.

"Karena itu, pernyataan Prabowo tentang sistem persenjataan Bung Karno tidak pas dan kami luruskan. Karena inilah termasuk kita mendapatkan pesawat C-130 Hercules karena kedekatan Bung Karno dengan (Presiden AS) John Kennedy dari AS. Maka kita mendapatkan reaktor nuklir itu juga didirikan kerja sama dengan pemerintahan AS pada masa Presiden Keneddy," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Anggaran Kementerian Pertahanan untuk Beli Alutsista Bekas, Anies: Padahal Menterinya Punya Ratusan Hektar Tanah

#Prabowo Subianto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Cek agenda lengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Indonesia
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
LRT Jakarta akan diperpanjang ke JIS dan Whoosh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta bantuan ke Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Wapres Gibran meyakini pengalaman panjang serta rekam jejak akademis Suahasil menjadikannya sosok yang piawai menjaga kesehatan APBN
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Baznas RI menegaskan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak digunakan dalam penerbitan buku Islam Ala Prabowo.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Presiden Prabowo Subianto minta seluruh WNI memiliki rekening baru melalui BRI dan BSI.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan