Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Lembaga survei Indikator Politik melakukan survei pada sejumlah pemuka opini (opinion leaders) terkait sosok kepemimpinan dan kelembagaan di masa pandemi COVID-19. Hasilnyaa, banyak responden yang menilai DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumetera Barat memiliki kemampuan menekan angka kematian virus Corona.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, memiliki posisi tertinggi terkait efektivitas pelaksanaan PSBB. Sementara, daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mendapat skor rendah terkait efektivitas pelaksanaan PSBB.
"Kalau kita tanya kemampuan pemerintah provinsi dalam menekan tingkat kematian, DKI dengan Jawa Barat skornya tipis bedanya, Sumatera Barat juga tipis bedanya. DKI, Jawa Barat, Sumatera Barat dianggap sebagai provinsi yang relatif berhasil dalam penanganan Covid. Kemudian Jawa Timur rendah," ucap Burhanuddin dalam keteranganya krpada wartawan, Kamis (20/8).
Baca Juga:
Bahas Vaksin COVID-19, Erick dan Retno Terbang ke Tiongkok
Sementara itu, terkait penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Corona, Burhanuddin mengatakan, sekitar 60 persen responden mengatakan penyaluran bansos dari tingkat pemerintah provinsi terkesan lambat. Namun, daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki skor yang tinggi terkait penyaluran bansos.
"Kalau kita tanya bagaimana dengan DKI? Itu penyaluran bansosnya paling tinggi kemudian di susul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang lainnya Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan itu relatif di paling bawah," imbuhnya.
Tak hanya itu, Burhanuddin juga mengatakan mayoritas pemuka opini menganggap alokasi dana dari pemerintah masih belum cukup guna menangani COVID-19. Tercatat sebanyak 43,8 persen responden yang mengatakan kurang dan 12,8 responden yang mengatakan sangat kurang.
"Kemudian kecukupan alokasi dana. Secara umum meskipun pemerintah sudah komitmen menggelontorkan 600an triliun ya, tapi secara umum elit opinion maker merasa kurang sangat kurang terkait alokasi dana yang diperlukan dalam meringankan beban hidup bagi yang terdmapak COVID- 19," tutur Burhanuddin.
Sementara terkait penggunaan rapid tes, juga mengatakan mayoritas pemuka opini menganggap rapid tes tidak efektif. Menurutnya, sekitar 56 persen responden mengatakan rapid tes tidak efektif dalam mengidentifikasi virus COVID-19.
Selain itu, survei menunjukkan pemerintah daerah memiliki komunikasi yang lebih baik ketimbang pemerintah pusat. "Secara umum pemerintah daerah lebih baik membangun komunikasi dibandingkan pemerintah pusat," ujar dia
Ada 67,1 persen responden setuju pemerintah daerah baik dalam berkomunikasi. Sementara, hanya 56,9 persen yang setuju pemerintah pusat baik dalam berkomunikasi. Hanya 3,6 persen dari ratusan responden setuju pemerintah pusat dan daerah memiliki komunikasi yang sangat baik ihwal COVID-19.
"Saya justru terkejut, ada elite yang menganggap pemerintah pusat membangun komunikasi yang baik. Di awal (penyebaran COVID-19) lebih parah lagi, ada inkonsistensi (informasi) antara pejabat," tuturnya.
Penilaian responden kepada komunikasi pemerintah pusat yang buruk sebanyak 34,5 persen. Hanya 26,3 persen responden menyatakan komunikasi pemerintah daerah buruk.
Penilaian sangat buruk untuk pemerintah pusat jika dibandingkan pemerintah daerah juga lebih tinggi. Masing-masing 4,9 persen dan 2,6 persen responden menyatakan komunikasi keduanya sangat buruk.
Berkaca dari hasil survei itu, mayoritas menginginkan adanya pergantian di posisi Menteri Kesehatan.
"Kalau misal presiden masih mempertahankan, tentu pertanyaan wajib kita arahkan kenapa masih mempertahankan?," ujar Burhanuddin
Menurutnya, persoalan reshuffle muncul setelah video Presiden Jokowi tampak marah-marah terhadap jajaran menterinya, hingga mengeluarkan ancaman akan melakukan perombakan kabinet.
"Lama kelamaan ketika presiden marah terkait kinerja menteri, publik tidak lagi menanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," papar Burhanuddin.
"Artinya kemarahan makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti langkah konkret," sambungnya.
Dalam survei Indikator Politik Indonesia terhadap pemuka opini yang terbaru misalnya, hanya 37,2 persen elite yang percaya Terawan bisa bekerja baik dalam menangani COVID-19. Sementara 37,1 persen tidak percaya, 25 persen biasa saja, dan 0,7 tidak menjawab.
Survei ini digelar pada Juli 2020 di 20 kota yang dapat merepresentasikan topik efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan COVID-19. Terdapat 304 responden yang dilibatkan.
Responden berasal dari akademisi, redaktur politik dan redaktur kesehatan media massa, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial, politik, tokoh organisasi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi.
Pemilihan responden tidak dilakukan secara random, melainkan purposif. Hasil survei mencerminkan penilaian responden yang bukan mewakilkan populasi Indonesia. Namun, hasil survei cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya. Jumlah responden survei dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan cukup banyak. (Knu)
Baca Juga:
Warga Berkerumun, Laju Pertambahan Pasien COVID-19 Masih Melejit
