Hasil Survei Anies, Ganjar dan Prabowo Bagai Pacuan Kuda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Maret 2023
Hasil Survei Anies, Ganjar dan Prabowo Bagai Pacuan Kuda

Logo KPU. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memimpin elektabilitas bakal capres di Pilpres 2024.

Dalam berbagai simulasi, Ganjar konsisten berada di urutan pertama elektabilitas capres. Sementara di urutan kedua ditempati oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bersaing ketat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga:

Anies-AHY Unggul dalam Survei Simulasi Pasangan Capres-Cawapres

Ganjar paling banyak dipilih 30,8 persen. Lalu kemudian Prabowo dan Anies masing-masing 21,7 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai tren elektabilitas Ganjar, Prabowo dan Anies seperti pacuan kuda.

Pada bulan Februari 2020, Prabowo berada di urutan pertama elektabilitas, lalu disusul Anies di urutan kedua dan Ganjar di urutan ketiga.

Ganjar kemudian menyalip Anies di urutan kedua pada Januari 2021, lalu berada di urutan pertama pada April 2022.

Anies naik terus kemudian menyalip Pak Prabowo di nomor dua pada bulan November 2022, setelah deklarasi dirinya menjadi bakal capres.

"Tetapi mengalami pelemahan di beberapa bulan terakhir dan Pak Prabowo mengalami surprise rebound dalam beberapa bulan terakhir dan menyalib kurang lebih sedikit sama dengan Anies Baswedan,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, pola elektabilitas tidak jauh berbeda ketika simulasinya hanya 19 nama di mana Ganjar tetap berada di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 30,8 persen, disusul Prabowo 22,3 persen dan Anies 21,3 persen.

Begitu dengan simulasi 10 nama, Ganjar tetap mendominasi dengan elektabilitas 30,7 persen, Prabowo 22,5 dan Anies 22,0 persen.

“Kalau simulasi tiga nama, maka elektabilitas Mas Ganjar berada di angka 36,8 persen, lalu disusul Pak Prabowo Subianto 27,0 persen, dan Mas Anies 26,8 persen. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 9,4 persen,” kata Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 13 Maret sampai dengan 18 Maret 2023 terhadap 800 orang responden.

Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka diwawancarai dengan metode tatap muka dengan margin of error +/- 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Raih Survei Kepercayaan Publik Tertinggi di Atas KPK dan Polri

#Survei #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Kebingungan pengurus koperasi Merah Putih juga dipengaruhi regulasi yang tumpang tindih.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Survei DFW Temukan 3 Kendala Besar Koperasi Merah Putih
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan