Soffi Amira
MerahPutih.com - Kenaikan harga plastik berpotensi mengancam kelompok menengah ke bawah.
Berdasarkan laporan yang berkembang, kenaikan harga dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku petrokimia dan terganggunya pasokan global, terutama bahan baku berbasis nafta yang masih bergantung pada rantai impor.
Anggota Legislatif Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman khawatir, jika hal ini mulai membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor makanan dan minuman.
Menurut Ade, lonjakan harga ini tidak bisa dipandang sebagai isu industri semata, karena dampaknya langsung terasa pada biaya produksi pedagang kecil, warteg, usaha katering, minuman kemasan, hingga industri rumahan yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan operasional harian.
Baca juga:
Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan
“Jika tidak diantisipasi, beban ini akan diteruskan ke harga jual makanan dan minuman yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ade kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4).
Ia menilai, sektor kuliner menjadi yang paling rentan, mengingat sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai untuk menjaga efisiensi biaya dan layanan cepat kepada konsumen.
“Jangan sampai kenaikan harga plastik menjadi pemicu inflasi baru dari sektor makanan-minuman. Pemerintah harus hadir dengan langkah cepat untuk menjaga stabilitas biaya usaha UMKM,” tegasnya.
Ade juga mendorong adanya insentif transisi kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih stabil dari sisi harga, terutama bagi UMKM binaan Pemprov DKI.
Baca juga:
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi
Menurutnya, momentum tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi kemasan usaha menuju model yang lebih berkelanjutan tanpa membebani pelaku usaha kecil.
“Kita perlu solusi jangka pendek untuk menahan biaya usaha, sekaligus solusi jangka panjang melalui inovasi kemasan alternatif agar UMKM Jakarta tetap kompetitif,” tambah Ade.
Komisi B DPRD DKI Jakarta, lanjut Ade, akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama dinas perekonomian, perdagangan, dan UMKM agar dampak kenaikan harga plastik tidak merembet menjadi tekanan daya beli warga Jakarta.
“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Ini isu ekonomi warga yang harus segera direspons,” tutup Ade. (knu)
