Harga Komoditas Tambang dan Karet Bikin Ekonomi Bertahan di 3,5 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 November 2021
Harga Komoditas Tambang dan Karet Bikin Ekonomi Bertahan  di 3,5 Persen

Tambang Freeport. (PTFI).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 2021 secara keseluruhan pada kuartal IV (Q4). Dengan syarat, jika pandemi bisa dikendalikan.

"Kita jaga sampai dengan kuartal 4 (Q4), maka pada Q4 tahun 2021 belanja pemerintah diperkirakan akan bisa meningkat," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (11/11).

Baca Juga:

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Telah Cair Rp 744 Triliun

Menko Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif 3,51 persen (yoy) pada Q3 2021, menunjukkan, pemulihan ekonomi Indonesia tetap berlanjut dan terjadi resiliensi di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di Q3 tahun 2021.

"Di Q3 tahun 2021 kita melakukan pengereman dengan PPKM karena angka kasus harian COVID-19 yang tinggi sampai 574.315 kasus per hari. Meskipun demikian,masih bisa tumbuh positif terdorong oleh ekspor yang mencapai 29,16 persen (yoy) dan impor 30,1 persen (yoy)," ujarnya.

Ia memaparkan, industri pengolahan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi yaitu 3,68 persen, begitu juga dengan pertambangan yang tumbuh 7 persen, kesehatan tumbuh 14 persen dan perdagangan yang masih bertahan di 9 persen.

"Kita sangat terbantu oleh supercycle dari harga minyak, CPO, nikel, tembaga, aluminium, dan karet yang naik. Jadi ekspor terbantu juga oleh harga-harga komoditas tersebut sehinggammasih bisa bertahan di 3,5 persen," katanya.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen per Oktober 2021 sudah masuk dalam fase optimis atau berada pada angka 113,4, lebih tinggi dibandingkan 95,5 pada September 2021. Penjualan eceran juga sudah naik ke 5,2 dan PMI Manufaktur sudah berada pada 57,2.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Terkait dengan fasilitas, lanjut ia, pemerintah akan melihat sampai bulan Desember, untuk evaluasi tahun depan. Hal ini karena, enam bulan ke depan juga adalah periode yang menentukan karena efek pandemi masih ada.

Dari segi perbankan, untuk restrukturisasi maupun penanganan keperluan perbankan, telah diperpanjang sampai bulan Maret 2023. Pemerintah juga memutuskan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menjaga daya beli.

"Vaksinasi juga terus didorong dan ditargetkan mencapai 40 persen untuk dosis ke dua. Dengan demikian, dapat menjalankan gas dan rem, secara lebih seimbang," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Genjot Pemulihan Ekonomi, Gibran Gelar Festival Wayang Bocah

#Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan