Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Lonjakan harga kelapa yang terjadi sejak bulan Ramadan hingga saat ini belum menunjukkan penurunan. Di berbagai wilayah Indonesia, harga kelapa cenderung meningkat hingga dua kali lipat dari harga normal Rp 8.000 per butir, bahkan sempat mencapai Rp 25.000 per butir.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, mengatakan kenaikan harga kelapa ini memberatkan masyarakat karena kelapa merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pemerintah harus menjamin kepastian harga agar masyarakat dapat membeli kelapa dengan harga yang wajar," kata Imas kepada wartawan, Rabu (23/4).

Imas menjelaskan bahwa kenaikan harga kelapa disebabkan oleh peningkatan ekspor dan faktor cuaca ekstrem. Peningkatan ekspor kelapa telah mendorong harga menjadi lebih tinggi dan mengurangi pasokan di dalam negeri.

"Tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap kelapa menjadi indikasi positif bagi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:

Pembangunan Pabrik BYD Kena Palak, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar peningkatan ekspor kelapa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Perlu ada dialog antara semua pihak terkait untuk mencari solusi agar harga kelapa mencapai titik tengah yang adil bagi semua," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi agar harga kelapa tidak terus melonjak dan kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia banyak menggunakan santan kelapa sebagai bahan utama dalam masakan sehari-hari, seperti rendang yang menjadi favorit.

"Kenaikan harga dan kelangkaan kelapa akan berdampak pada ketersediaan dan harga makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat pada bulan Februari 2025 meningkat signifikan sebesar 29,84 persen secara bulanan. Secara kumulatif, dari Januari hingga Februari 2025, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa bulat.

Negara tujuan ekspor terbesar adalah China, dengan volume mencapai 68.065 ton dan nilai US$ 29,5 juta, diikuti oleh Vietnam (2.180 ton), Thailand (550 ton), dan Malaysia (280 ton). (Pon)

#DPR RI #Komisi VI DPR #Kelapa #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Konsistensi kebijakan juga dinilai penting untuk mendukung transformasi struktural Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
BNPB mencatat 1.730 bencana alam melanda Indonesia sejak Januari hingga 7 September 2026. Banjir dan karhutla mendominasi, 111 ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik terdampak.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
1.730 Bencana Alam Hantam Indonesia Sejak Januari, Terbanyak Masih Banjir
Bagikan