Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Lonjakan harga kelapa yang terjadi sejak bulan Ramadan hingga saat ini belum menunjukkan penurunan. Di berbagai wilayah Indonesia, harga kelapa cenderung meningkat hingga dua kali lipat dari harga normal Rp 8.000 per butir, bahkan sempat mencapai Rp 25.000 per butir.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, mengatakan kenaikan harga kelapa ini memberatkan masyarakat karena kelapa merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pemerintah harus menjamin kepastian harga agar masyarakat dapat membeli kelapa dengan harga yang wajar," kata Imas kepada wartawan, Rabu (23/4).

Imas menjelaskan bahwa kenaikan harga kelapa disebabkan oleh peningkatan ekspor dan faktor cuaca ekstrem. Peningkatan ekspor kelapa telah mendorong harga menjadi lebih tinggi dan mengurangi pasokan di dalam negeri.

"Tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap kelapa menjadi indikasi positif bagi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:

Pembangunan Pabrik BYD Kena Palak, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar peningkatan ekspor kelapa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Perlu ada dialog antara semua pihak terkait untuk mencari solusi agar harga kelapa mencapai titik tengah yang adil bagi semua," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi agar harga kelapa tidak terus melonjak dan kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia banyak menggunakan santan kelapa sebagai bahan utama dalam masakan sehari-hari, seperti rendang yang menjadi favorit.

"Kenaikan harga dan kelangkaan kelapa akan berdampak pada ketersediaan dan harga makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat pada bulan Februari 2025 meningkat signifikan sebesar 29,84 persen secara bulanan. Secara kumulatif, dari Januari hingga Februari 2025, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa bulat.

Negara tujuan ekspor terbesar adalah China, dengan volume mencapai 68.065 ton dan nilai US$ 29,5 juta, diikuti oleh Vietnam (2.180 ton), Thailand (550 ton), dan Malaysia (280 ton). (Pon)

#DPR RI #Komisi VI DPR #Kelapa #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pancasila Kompas Moral Bangsa Hadapi Tantangan Zaman
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang menjaga keutuhan bangsa sejak Indonesia merdeka.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Pancasila Kompas Moral Bangsa Hadapi Tantangan Zaman
Bagikan