Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Lonjakan harga kelapa yang terjadi sejak bulan Ramadan hingga saat ini belum menunjukkan penurunan. Di berbagai wilayah Indonesia, harga kelapa cenderung meningkat hingga dua kali lipat dari harga normal Rp 8.000 per butir, bahkan sempat mencapai Rp 25.000 per butir.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, mengatakan kenaikan harga kelapa ini memberatkan masyarakat karena kelapa merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pemerintah harus menjamin kepastian harga agar masyarakat dapat membeli kelapa dengan harga yang wajar," kata Imas kepada wartawan, Rabu (23/4).

Imas menjelaskan bahwa kenaikan harga kelapa disebabkan oleh peningkatan ekspor dan faktor cuaca ekstrem. Peningkatan ekspor kelapa telah mendorong harga menjadi lebih tinggi dan mengurangi pasokan di dalam negeri.

"Tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap kelapa menjadi indikasi positif bagi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:

Pembangunan Pabrik BYD Kena Palak, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar peningkatan ekspor kelapa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Perlu ada dialog antara semua pihak terkait untuk mencari solusi agar harga kelapa mencapai titik tengah yang adil bagi semua," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi agar harga kelapa tidak terus melonjak dan kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia banyak menggunakan santan kelapa sebagai bahan utama dalam masakan sehari-hari, seperti rendang yang menjadi favorit.

"Kenaikan harga dan kelangkaan kelapa akan berdampak pada ketersediaan dan harga makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat pada bulan Februari 2025 meningkat signifikan sebesar 29,84 persen secara bulanan. Secara kumulatif, dari Januari hingga Februari 2025, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa bulat.

Negara tujuan ekspor terbesar adalah China, dengan volume mencapai 68.065 ton dan nilai US$ 29,5 juta, diikuti oleh Vietnam (2.180 ton), Thailand (550 ton), dan Malaysia (280 ton). (Pon)

#DPR RI #Komisi VI DPR #Kelapa #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - 22 menit lalu
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Rudianto juga menyinggung dinamika keamanan terkini di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Indonesia
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Komisi VI DPR RI dukung pemerintah hentikan thrifting dan menggantinya dengan produk lokal demi perkuat industri nasional dan buka peluang ekspor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Indonesia
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Guru-guru di pesantren itu mengajar murid-murid yang biasanya, tanda kutip, menjadi pilihan terakhir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Indonesia
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal
Dalam RDPU Baleg DPR, Rhoma Irama menilai pemerintah belum hadir optimal dalam pengelolaan seni nasional dan mendorong dukungan lebih besar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal
Indonesia
Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta
Baleg DPR menggelar RDPU untuk membahas revisi UU Hak Cipta. Rhoma Irama dan sejumlah pelaku industri musik hadir menyampaikan masukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta
Bagikan