Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Lonjakan harga kelapa yang terjadi sejak bulan Ramadan hingga saat ini belum menunjukkan penurunan. Di berbagai wilayah Indonesia, harga kelapa cenderung meningkat hingga dua kali lipat dari harga normal Rp 8.000 per butir, bahkan sempat mencapai Rp 25.000 per butir.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, mengatakan kenaikan harga kelapa ini memberatkan masyarakat karena kelapa merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pemerintah harus menjamin kepastian harga agar masyarakat dapat membeli kelapa dengan harga yang wajar," kata Imas kepada wartawan, Rabu (23/4).

Imas menjelaskan bahwa kenaikan harga kelapa disebabkan oleh peningkatan ekspor dan faktor cuaca ekstrem. Peningkatan ekspor kelapa telah mendorong harga menjadi lebih tinggi dan mengurangi pasokan di dalam negeri.

"Tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap kelapa menjadi indikasi positif bagi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:

Pembangunan Pabrik BYD Kena Palak, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar peningkatan ekspor kelapa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Perlu ada dialog antara semua pihak terkait untuk mencari solusi agar harga kelapa mencapai titik tengah yang adil bagi semua," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi agar harga kelapa tidak terus melonjak dan kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia banyak menggunakan santan kelapa sebagai bahan utama dalam masakan sehari-hari, seperti rendang yang menjadi favorit.

"Kenaikan harga dan kelangkaan kelapa akan berdampak pada ketersediaan dan harga makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat pada bulan Februari 2025 meningkat signifikan sebesar 29,84 persen secara bulanan. Secara kumulatif, dari Januari hingga Februari 2025, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa bulat.

Negara tujuan ekspor terbesar adalah China, dengan volume mencapai 68.065 ton dan nilai US$ 29,5 juta, diikuti oleh Vietnam (2.180 ton), Thailand (550 ton), dan Malaysia (280 ton). (Pon)

#DPR RI #Komisi VI DPR #Kelapa #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - 59 menit lalu
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Sidharto Ditunjuk Wakili RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Janjikan Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berlandaskan kerja sama multilateral.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Sidharto Ditunjuk Wakili RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Janjikan Kepemimpinan Inklusif
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum membahas Pilkada lewat DPRD dan meminta semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Indonesia
PBB Berada di Persimpangan Jalan Menyusul Penangkapan Nicolas Maduro, DPR RI: Jangan Hanya Sekadar Jadi Forum Retorika
Sukamta menilai, kini PBB berada di persimpangan jalan, apakah sebagai penjaga perdamaian dunia atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat.
Frengky Aruan - Senin, 05 Januari 2026
PBB Berada di Persimpangan Jalan Menyusul Penangkapan Nicolas Maduro, DPR RI: Jangan Hanya Sekadar Jadi Forum Retorika
Bagikan