Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Harga Kelapa Melonjak, DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Lonjakan harga kelapa yang terjadi sejak bulan Ramadan hingga saat ini belum menunjukkan penurunan. Di berbagai wilayah Indonesia, harga kelapa cenderung meningkat hingga dua kali lipat dari harga normal Rp 8.000 per butir, bahkan sempat mencapai Rp 25.000 per butir.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah, mengatakan kenaikan harga kelapa ini memberatkan masyarakat karena kelapa merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pemerintah harus menjamin kepastian harga agar masyarakat dapat membeli kelapa dengan harga yang wajar," kata Imas kepada wartawan, Rabu (23/4).

Imas menjelaskan bahwa kenaikan harga kelapa disebabkan oleh peningkatan ekspor dan faktor cuaca ekstrem. Peningkatan ekspor kelapa telah mendorong harga menjadi lebih tinggi dan mengurangi pasokan di dalam negeri.

"Tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap kelapa menjadi indikasi positif bagi perekonomian," ujarnya.

Baca juga:

Pembangunan Pabrik BYD Kena Palak, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar peningkatan ekspor kelapa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Perlu ada dialog antara semua pihak terkait untuk mencari solusi agar harga kelapa mencapai titik tengah yang adil bagi semua," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi agar harga kelapa tidak terus melonjak dan kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia banyak menggunakan santan kelapa sebagai bahan utama dalam masakan sehari-hari, seperti rendang yang menjadi favorit.

"Kenaikan harga dan kelangkaan kelapa akan berdampak pada ketersediaan dan harga makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat pada bulan Februari 2025 meningkat signifikan sebesar 29,84 persen secara bulanan. Secara kumulatif, dari Januari hingga Februari 2025, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa bulat.

Negara tujuan ekspor terbesar adalah China, dengan volume mencapai 68.065 ton dan nilai US$ 29,5 juta, diikuti oleh Vietnam (2.180 ton), Thailand (550 ton), dan Malaysia (280 ton). (Pon)

#DPR RI #Komisi VI DPR #Kelapa #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Tim Merahputih Raih Juara 3 Badminton JHL Sport Competition 2026, Sukses Tumbangkan Juara Bertahan
Kemenangan tim badminton Merahputih di final yang sengit ini didapat setelah menekuk juara bertahan Episode dengan skor keseluruhan 3-1.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Tim Merahputih Raih Juara 3 Badminton JHL Sport Competition 2026, Sukses Tumbangkan Juara Bertahan
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Fun
Aisyah Chustiya Bawa Indonesia Juara Stick Nation Wood Cup lewat Kayu Berbentuk Unik
Secara sepintas, tampilannya menyerupai tongkat atau kail berukuran besar dengan lengkungan alami yang hampir membentuk huruf 'U'.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
Aisyah Chustiya Bawa Indonesia Juara Stick Nation Wood Cup lewat Kayu Berbentuk Unik
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
MUI mengkhawatirkan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus berujung penyerahan ke Israel. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
MUI mengkritik penangkapan dan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
Bagikan