Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN

Pedagang daging. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) mendorong pemerintah memperkuat peran BUMN untuk stabilisasi harga daging yang melonjak tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.

Ketua Umum APDI, Asnawi, menyatakan, sejauh ini peran BUMN, yaitu PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), hanya sebagai fasilitator. Dampaknya, tata niaga dikuasai oknum swasta sehingga harga daging di pasaran tidak terkendali.

"Sekarang importir swasta sub ke dia (PT Berdikari dan PT PPI, red), tapi Berdikari dan PPI enggak punya orang (untuk tata niaga). Kalau BUMN cuma jadi fasilitator, buat apa? Cuma terima fee-fee," ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/8).

Asnawi menyampaikan, tingginya harga daging di pasaran dalam beberapa bulan terakhir disinyalir karena permainan oknum swasta yang menguasai rantai distribusi. Sebab, stok daging sejatinya melimpah.

"Tingginya harga daging di pasar ketika stoknya melimpah karena adanya oknum yang memonopoli dari hulu sampai hilir," jelasnya.

Baca juga:

Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor

Ia menerangkan, masuknya produk daging olahan impor ke Indonesia dengan harga lebih murah membuat persaingan tidak kompetitif. Oleh karena itu, muncul desakan kepada pemerintah agar membuka keran impor daging segar agar persaingan lebih sehat, seperti daging kerbau dari India.

Pemerintah pun akhirnya membuka keran impor tersebut dengan memberikan penugasan kepada dua BUMN, PT Berdikari dan PT PPI.

"Setelah harga bagus, masuklah kepentingan oknum swasta ini," katanya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri. Ia berpendapat, pemerintah harus berperan untuk mengendalikan harga daging di pasaran.

"Kami mendorong agar pemerintah melakukan upaya-upaya penguatan untuk daging sapi bisa lebih maksimal," ucapnya saat dihubungi terpisah.

Mansuri melanjutkan, kenaikan harga daging sapi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tidak lazim. Kondisi diperparah belum pulihnya daya beli masyarakat sehingga banyak pedagang daging sapi yang beralih dagangan.

"Memang daging sapi ini kenaikannya mulai tidak lazim dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga banyak pedagang yang beralih dagang ke dagangan yang lain, seperti ayam, ikan, dan seterusnya. Kuota daging kerbau juga tidak banyak yang disuplai ke pasar dan harganya lebih mahal sehingga kenaikan harga daging sapi tidak bisa dikendalikan," pungkasnya. (Pon)

#Harga Daging #Asosiasi Pedagang Daging Indonesia #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Hingga 31 Oktober 2025, peningkatan kinerja operasional Pertamina terukur jelas dengan tren positif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Indonesia
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Penyelamatan Garuda, dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Indonesia
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
residen Prabowo Subianto juga telah mengumumkan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Indonesia
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Suntikan dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Bagikan